JAKARTA (RP) - Gebrakan Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membongkar oknum DPR pemeras perusahaan negara belum berakhir.

Setelah melaporkan dua nama ke Badan Kehormatan (BK) DPR (5/11), hari ini Dahlan akan mengungkap delapan nama lainnya.

‘’Besok (hari ini, red) saya menyerahkan nama-nama yang tersisa dan peristiwanya. Itu nanti secara tertulis saja kepada BK. Saya tidak gentar,’’ ujar Dahlan seusai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Brantas Abipraya (Persero), Jakarta, Selasa (6/11) kemarin.

Dia menuturkan, nama oknum DPR pemeras BUMN yang akan disampaikan hari ini tidak termasuk dua nama yang diungkapkan sebelumnya. Dia memastikan tidak akan memakai inisial dalam daftar yang diberikan ke BK.

‘’Tidak pakai inisial. Nama lengkap dan modusnya kami serahkan. Waktu kemarin (Senin) juga tidak pakai inisial kok,’’ tegasnya.

Soal hanya dua nama yang diungkapkan sebelumnya, Dahlan punya alasan. Dia berharap dua nama itu menjadi pemancing untuk mengungkap oknum DPR lainnya.

‘’Kami baru sampaikan dua itu sebagai pemancing saja. Gambaran saya, dengan mengungkap dua nama itu, yang lain akan ketemu sendiri kalau memang BK ingin menelusuri,’’ ungkapnya.

Dahlan menegaskan bahwa tidak ada intervensi kepada dirinya untuk mengungkap nama-nama oknum DPR tersebut.

‘’Sama sekali tidak ada intervensi. Bahkan, Badan Kehormatan meminta lebih lanjut daftar nama-nama lain yang terindikasi meminta upeti. BK minta itu dilengkapi,’’ ujarnya.

Terkait dengan maraknya kasus itu, Dahlan menginstruksi jajaran BUMN untuk melaporkan bila ada indikasi pemerasan. ‘’Saya minta direksi BUMN blak-blakan saja. Jangan takut melaporkan jika ada yang berupaya memeras perusahaan,’’ tegasnya.

Sebelumnya, anggota BK DPR Usman Jaafar membenarkan bahwa dua nama yang dilaporkan Dahlan adalah anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Sumaryoto dan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena.

Sumaryoto diduga meminta upeti dari PT Merpati Nusantara Airlines, sedangkan Idris Laena diduga memeras PT Garam dan PT PAL.

Ketua BK DPR M Prakosa menyatakan, pihaknya menunggu Dahlan menyerahkan sisa nama-nama yang diduga memeras BUMN. Sebab, sebelumnya Dahlan menyatakan mengantongi 10 nama oknum DPR pemeras BUMN.

‘’Kami siap menerima laporan yang lebih rinci,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menegaskan, partainya menghormati asas praduga tak bersalah atas diri Sumaryoto. Bahkan, dia mempersilakan kalau Sumaryoto ingin melakukan upaya hukum.

‘’Silakan saja kalau ingin mengajukan ke ranah hukum. Kami akan mendorong atau mem-back up hal tersebut,’’ kata Puan.

Sumaryoto sendiri, sekitar pukul 14.30, kemarin, mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung No.99, Jakarta Selatan. Politisi yang terpilih menjadi anggota DPR dari dapil Jawa Tengah X itu tiba dengan menaiki Mobil Mercedes Benz hitam bernopol B 17 XD.

Tak banyak komentar yang diberikannya. Dia hanya menyampaikan kedatangannya itu atas inisiatif sendiri, bukan karena dipanggil partai.

‘’Saya mau lapor. Ini inisiatif saya sendiri,’’ kata Sumaryoto. Sekitar pukul 16.15, Sumaryoto dengan langkah bergegas masuk ke mobilnya dan langsung meninggalkan kantor DPP PDIP. Dia sama sekali tidak menanggapi hujan pertanyaan dari para wartawan.

Sumaryoto terlihat sangat jengkel. Maklumlah, ternyata Sumaryoto gagal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Padahal, Megawati tengah berada di sana bersama Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani.

Sebelumnya, mereka baru saja menerima komisioner KPU Ida Budhiati yang melakukan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu dari pukul 11.00 sampai 13.15.

‘’Kami tidak ketemu (Sumaryoto, red). Kebetulan tadi masih ada rapat sampai sore,’’ kata Tjahjo. Rapat yang dimaksud Tjahjo itu adalah pembahasan Pilgub Jawa Barat.

Tjahjo menyampaikan partai sengaja tidak menemui Sumaryoto, karena tidak ingin mendahului pimpinan Fraksi PDIP di DPR.

Menurut dia, sesuai mekanisme yang berlaku di internal PDIP, seharusnya Sumaryoto mengklarifikasi masalahnya kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani terlebih dulu. Kemudian memberi penjelasan kepada BK DPR.

Sumaryoto juga telah menunjuk advokat Warsito Sanyoto sebagai kuasa hukumnya. Menurut dia, Sumaryoto tidak pernah melakukan kongkalikong, apalagi memeras salah satu BUMN.

‘’Tidak benar klien saya (Sumaryoto) menagih fee atau meminta sesuatu kepada Direktur Utama PT MNA (Merpati Nusantara Airlines, red) saudara Rudy Setyopurnomo atau pun direksi PT MNA yang lain,’’ kata Warsito saat memberikan keterangan pers di kediaman, Jalan Kartika Utama BA 6 No 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, upaya Dahlan hingga datang memenuhi pemanggilan BK itu bukanlah pencitraan.

‘’Ini bukan persoalan main-main lho, bukan masalah pencitraan. Ini BUMN yang dijadikan sapi perah,’’ ungkapnya.

Dia berharap Dahlan serius mengungkap kasus pemerasan secara tuntas. Yaitu, mengungkapkannya hingga ke penegak hukum. Tidak boleh berhenti hanya di DPR.

Menurut Hidayat, Dahlan juga harus mengungkap pemerasan yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN. Termasuk, pihak penyuap dari BUMN yang bersangkutan. ‘’Kongkalikong ini harus kita berantas tuntas,’’ tegasnya.

Sedangkan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada BK DPR terkait nama salah satu kader partainya yang ikut disebut Dahlan.

‘’Kita serahkan sepenuhnya kepada BK untuk memrosesnya sesuai dengan hukum acara di BK DPR. Golkar tidak akan melakukan intervensi,’’ tegas Ketua DPP PG Hajriyanto Tohari di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Dia menyatakan, BK memiliki kewenangan penuh menegakkan kode etik DPR terhadap yang bersangkutan sebagai anggota dewan.

‘’Hanya saja BK juga tetap harus transparan dan fair,’’ pesannya.

Wakil ketua MPR itu juga mengingatkan, kalau lembaga etik DPR tersebut juga tetap harus menggali keterangan lebih mendalam. Baik dari Dahlan Iskan maupun dari dua anggota DPR yang disebut meminta upeti pada BUMN tersebut.

‘’Yang pasti, kami mendukung, pokoknya simpel saja, siapapun yang bersungguh-sungguh mau membongkar korupsi, kongkalikong, patgulipat keuangan negara harus kita dukung,’’ tegasnya.  

Idris Laena Siapkan Klarifikasi

Sementara Idris Laena mengaku sedang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi seputar isu atau rumor inisial IL yang diduga telah memeras perusahaan Badan Usaham Milik Negara (BUMN).

Persiapan klarifikasi dilakukan legislator asal Provinsi Riau itu untuk merespon atas insial IL yang dikait-kaitkan dengan namanya, meskipun belum ada pernyataan resmi dari Badan Kehormatan (BK) bahwa IL yang maksud adalah Idris Laena anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar.

‘’Kepada teman-teman wartawan, saya sedang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi, tapi saya khawatir tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang,’’ ujar Idris melalui pesan singkatnya kepada Riau Pos, Selasa (6/11).

Idris berharap dalam hal ini dirinya memperoleh pemberitaan porsi sama atau cover both side untuk menghadapi Menteri Dahlan Iskan yang sebelumnya CEO Jawa Pos Group.

‘’Saya khawatir jika tergesa-gesa, nanti tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang. Maklum yang saya hadapi raja media, yang punya pengaruh luar biasa,’’ ujarnya.

Idris berjanji akan pro-aktif menghubungi insan media, jika sudah siap untuk memberikan keterangan atau klarifikasi seputar tuduhan negatif atas dirinya tersebut. ‘’Kalau saya sudah siap, saya akan menghubungi. Terima kasih,’’ tutupnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dua oknum anggota DPR RI yang diduga melakukan pemerasan terhadap tiga perusahaan BUMN kepada BK DPR RI. Kedua anggota tersebut berinisil IL dan S.(wir/pri/yud/ila)