JAKARTA (RP) - Pihak Istana Negara membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi didampingi Juru Bicara Kepresidenan Julian Adrian Pasha dan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menggelar konprensi pers, Minggu (7/10).

Sudi menegaskan, konflik KPK dan Polri berkembang semakin negatif. Bahkan, tegasnya, secara politik makin dimanipulasi. "Seolah-olah presiden mendiamkan dan membiarkan ini. Tegas saya sampaikan bersama pak Seskab dan Juru Bicara Kepresidenan menyatakan itu tidak benar," kata Sudi.

Justru, lanjut dia, sejak awal terjadinya ketegangan Polri danKPK, pada 5 Oktober 2012 presiden langsung memanggil Kapolri Jendral Timur Pradopo dan memberikan sejumlah intruksi kepada Kapolri. "Setelah instruksi dijalankan, keadaan mereda," kata dia.

Keesokan harinya, Jumat 6 Oktober 2012, Sudi mengatakan, presiden memimpin rapat kemudian melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan presiden meminta Kapolri segera bertemu pimpinan KPK agar dapat melakukan upaya mencari solusi. Kemudian, lanjtu dia, diharapkan pada hari ini, Minggu (7/10), Kapolri-bertemu pimpinan KPK. "Tapi, ada informasi pertemuan itu belum dapat dilaksanakan karena pimpinan KPK berada di luar kota," kata Sudi.

Perlu diketahui, kata Sudi, KPK tidak di bawah presiden sehingga solusi itu merupakan instruksi Presiden kepada  Kapolri, dengan harapan KPK mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, demi makin efektifnya pemberantasan korupsi.

"Hari ini presiden dilapori ternyata memang pertemuan Kapolri dan KPK belum dapat dilaksanakan karena para pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Mereka menjanjikan akan bertemu pada besok, Senin 8 Oktober 2012," kata Sudi. (boy/dil/jpnn)