JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan ormas yang dipimpinnya tidak akan mengirimkan wakilnnya pada sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal 1434 H. Menurutnya, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini tidak ingin kehadiranya hanya pemain bagi kebijakan pemerintah.
"Muhammadiyah tidak ikut rapat Isbat, karena saat menterinya Suryadharma Ali sangat dipolitisir. Kalau hadir di sana nanti jadi pemanis saja," ujar Din di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8).
Menteri Agama Suryadharma Ali akan menggelar sidang Isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/8). Sidang isbat itu dijadwalkan digelar lebih cepat sehingga bisa agak lama pembahasannya.
Muhammadiyah sendiri sudah jauh hari menetapkan 1 Syawal. Dengan menggunakan metode wujudul hilal atau yang lebih dikenal dengan istilah hisab, Muhammdiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8).
Din menjelaskan, pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut campur dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Sebab hal itu sudah masuk ranah keyakinan. "Kapan tarawih, kapan Idul Fitri pemerintah tidak perlu ikut campur," ucapnya.
Kendati demikian, menurut Din, persoalan penetapan awal dan akhir Ramadan memang perlu dibicarakan karena kerap terjadi perbedaan dalam penetapannya. Muhammadiyah kata dia, mempunyai pendekatan tersendiri untuk menentukan Ramadan termasuk lebaran.
"Muhammadiyah pendekatannya berbasis pengetahuan, maka hasilnyapun eksak, astronomi, dan fisika. 1 Syawal sudah kami ketahui, ini menjawab memenuhi perintah Alquran," tuturnya.
Ditambahkan Din, Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Perayaan Idul Fitri menurut dia, akan jatuh pada hari Kamis (8/8). "Pada hari Rabu (7/8) sudah terjadi pertemuan antara matahari, bulan dan bumi pada garis lurus," katanya. (gil/awa/jpnn)
