JAKARTA (RP) - Perwakilan warga Pulau Padang batal berdialog langsung dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan sesuai yang dijanjikan Bupati Kepulaun Meranti Irwan Nasir yang sedianya berlangsung, Jumat (6/1) kemarin.
Padahal Menhut sudah bersedia berdialog langsung dengan tiga orang perwakilan warga yang difasilitasi oleh Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
Permintaan warga, tidak mahu berdialog jika pertemuan dengan Menhut bersama Bupati Meranti hanya diwakili tiga orang perwakilan. Mereka menginginkan ada 20 orang mewakili mereka saat pertemuan tersebut.
Menurut mereka kesepakatan itu sudah dibuat pada pertemuan Jumat (30/12) lalu antara Bupati dengan perwakilan masyarakat Pulau Padang di Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Karena tidak ada titik temu, maka sempat terjadi tarik ulur. Setelah 30 menit Menhut menunggu tiga orang perwakilan warga tak kunjung muncul, akhirnya Menhut meninggalkan gedung Kemenhut karena ada agenda rapat dengan Presiden di Istana Negara.
Untuk lebih lanjutnya persoalan itu akan diserahkan kepada Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto dan Dirjen Planologi Kehutanan, Bambang Soepijanto.
Namun warga tetap kukuh tidak menginginkan pertemuan dengan pihak Kemenhut hanya diwakili tiga orang yang dijanjikan bupati. Sehingga pertemuan yang sudah difasilitasi bupati dan kemudian Menhut akhirnya dibatalkan.
Hal itu diputuskan melalui perundingan Sekjen, Hadi Daryanto, Dirjen Badan Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto didampingi Kepala Pusat Humas Kemenhut Masyhud dengan Bupati Kepulauan Meranti yang didampingi oleh Biro Hukum Provinsi Riau, Sudarman, Kadishut Makmun Murod, Burhanudin, AlHasni (BPN), Askandar (Kepala Kesbangpol) dan Nuriman (Asisten I).
Usai pertemuan tanpa dihadiri warga yang berlangsung di lantai tujuh gedung Kemenhut itu, Irwan Nasir langsung bergegas turun melalui tangga darurat dan keluar melalui pintu belakang tanpa menemui warga Pulau Padang yang telah menunggu di depan gedung Kemenhut.
Sementara jajaran pejabat Pemkab turun melalui lift Kemenhut dan keluar melalui pintu belakang gedung utama Kemenhut.
“Bukan kita yang membatalkan bertemu untuk berdialog dengan Menhut, tapi mereka (warga, red) yang tidak menginginkan,” ujar Irwan Nasir saat dihubungi setelah meninggalkan gedung Kemenhut.
Disebutkan Irwan, sesuai hasil pertemuan pada Jumat (30/12) lalu di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, pihaknya hanya bersedia melakukan dialog dengan Menhut dengan didampingi oleh tiga perwakilan warga atau tokoh masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan IUPHHK-HTI PT RAPP di Pulau Padang.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Asisten Pemkab Kepulauan Meranti bidang Administrasi Pemerintahan Nuriman Khair dan tiga orang warga yakni; Sutarno, Pairan dan Alfian.(yud)
