Laporan JPNN, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bisa membuka perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Langkah itu dilakukan demi memperluat upaya pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan mantan komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau lembaga semacam KPK di Hongkong, Bertrand Despeville dalam jumpa pers di KPK, Kamis (5/7) sore. Bertrand hadir di KPK dalam rangka rangkaian lawatannya ke Indonesia untuk bertemu dengan lembaga penegak hukum, akademisi dan pegiat antikorupsi.
Menurutnya, ICAC pernah menyampaikan beberapa rekomenasi untuk penguatan KPK, termasuk membuka perwakilan di seluruh daerah. ‘’Tapi belum ada satu rekomendasi pun yang dilaksanakan,” kata Bertrand yang disambut senyum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnaen.
Bertrand menambahkan, KPK dengan hanya 750 pegawai akan sangat sulit memberantas korupusi secara maksimal.
Sebab sumber daya yang ada akan terbagi untuk menangani pengaduan dan investigasi. Karenanya penambahan SDM di KPK juga mutlak diperlukan. “Penambahan SDM ini jadi krusial apabila KPK ingin hadir di daerah-daerah,” ucapnya.
Bagaimana dengan persoalan gedung baru bagi KPK yang saat ini memicu polemik” Bertrand mengatakan gedung yang ditempati KPK saat ini jelas tidak memadai.
Karenanya, ucap Bertrand, KPK membutuhkan gedung yang lebih representatif. ‘’Bagi saya bukan masalah apakah itu gedung baru atau sewa, tapi gedung yang saat ini ada tidak memadai bagi 750 pegawai,” ucap pria berkepala plontos itu.
Bertrand sendiri mengaku tidak heran jika anggaran pembangunan gedung baru bagi KPK ditahan oleh politisi di DPR. Ia beralasan, KPK yang lahir dari UU buatan DPR justru telah menindak banyak anggota DPR. ‘’Tidak mengherankan apabila DPR melakukan pembalasan seperti itu (menahan anggaran),” pungkasnya.
Sedangkan Bambang Widjojanto mengatakan, ada tiga hal penting yang didiskusikan KPK dengan Bertrand. Di antaranya tentang SDM, pemanfaatan teknologi, serta keuangan dan penganggaran.
Namun menurutnya, KPK justru banyak menimba ilmu dari pengalaman Bertrand yang dalam kesempatan itu memaparkan pengalamannya dan informasi penting terkait komisi-komisi antikorupsi di negara lain. ‘’Intinya KPK ingin menjadi world class anti corruption commission,” ucap Bambang.
Selain itu, isu krusial yang juga didiskusikan adalah prestasi KPK, dukungan publik, serta upaya meningkatkan kemampuan KPK. Salah satu yang diminta Bertrand adalah agar KPK selalu bersentuhan dengan keinginan publik dalam pemberantasan korupsi. Karenanya pula, KPK harus punya cabang di semua provinsi.
‘’Ini tantangan. KPK harus punya cabang di semua tempat di provinsi ini supaya bisa in touch dengan masyarakat. Untuk itu KPK harus tambah SDM,” ucapnya.(ara/izl)
