JAKARTA (RP) - Setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara, giliran Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian BUMN, Faisal Salimi memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR. Dia dihadirkan untuk dimintai keterangan seputar SMS gelap mengatasnamakan Humas BUMN, soal 18 inisial anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

Faisal membantah SMS itu bersumber dari Humas BUMN. "Tidak mungkin kita mengirim SMS seperti itu," tegas Faisal, menjawab wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Senin (5/11).

"Kita sudah menanyakan ke teman-teman, dan tidak ada yang tahu. Tadi memang kita diminta untuk ikut menelusuri itu, sama-sama karena kan juga Pak Dahlan ingin membersihkan BUMN, dan DPR juga ingin bersih-bersih," katanya.

Dia tidak ingin berspekulasi apakah ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba DPR dengan BUMN. "Saya belum tahu, itu di luar kapasitas kami. Tapi yang jelas dalam politik kan semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa dilakukan," ungkapnya.

Lantas dengan kasus ini apakah ada yang dirugikan? "Seperti Pak Dahlan sampaikan, karena kami merasa tidak, ya kami tidak merasa dirugikan, walaupun tadi memang dari BK menyarankan agar juga kami bersama-bersama beliau melaporkan hal yang sama ke Polisi," ungkapnya.

Pihaknya memertimbangkan, melaporkan ke kepolisian. "BK secara sendiri dan kita juga akan melaporkan secara sendiri," ungkapnya.

Hanya saja, belum dijelaskan rencana akan melaporkan ke aparat kepolisian. "Nanti saya sebagai bawahan akan melapor ke pimpinan, ke Pak Dahlan dulu. Nanti baru bagaimana, kita lihat perkembangan berikutnya," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, saat SMS mengatasnamakan BUMN itu beredar, dirinya sempat ditelepon beberapa anggota DPR. "Kami mengatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan SMS seperti itu. Jadi oleh karena itu kami merasa juga ini ada upaya untuk mengadu domba antara lembaga," pungkasnya. (boy/jpnn)