JAKARTA (RP) - Skema baru dalam dunia pendidikan di Indonesia akan mulai bergulir. Ini terkait dengan keberadaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan dana hingga Rp10,61 triliun dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang akan dikelola oleh LPDP.
”Dana ini akan digunakan untuk memberikan beasiswa pada jenjang Perguruan Tinggi, baik S1, S2, dan S3,” ujarnya saat rapat degan Komisi XI DPR Selasa (4/9).
Inisiatif untuk membentuk lembaga pengelola DAP sebenarnya sudah ada sejak 2009 lalu.
Tujuannya untuk melengkapi program beasiswa yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Karena itu, dana pun sudah mulai dialokasikan pada 2010 sebesar Rp1 triliun, pada 2011 sebesar Rp2,6 triliun, dan pada tahun ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan DPR untuk alokasi dana sebesar Rp 7 triliun, sehingga total dana mencapai Rp 10,6 triliun.
Eko mengatakan, dana itu disebut dana abadi karena dana pokoknya tidak akan berkurang.
Sebab, dana tersebut akan diinvestasikan ke instrumen investasi rendah risiko seperti deposito maupun Surat Berharga Negara (SBN).
”Hasil investasi itulah yang digunakan untuk membiayai beasiswa. Kalau dana aslinya tidak diutak-atik,” katanya.
Seberapa besar hasil investasinya? Rupanya sangat besar. Eko mengatakan, hasil investasi yang pengelolaannya dititipkan pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tersebut pada 2011 mencapai Rp75,15 miliar.
Tahun ini, hasil investasi periode Januari - Agustus saja sudah mencapai Rp134,53 miliar, sehingga total hasil investasi sudah mencapai Rp209,69 miliar. ”Dana inilah yang akan kami salurkan untuk beasiswa,” ucapnya.
Menurut Eko, saat ini pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari tiga menteri selaku dewan pengawas, yakni Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Jika persetujuan didapat, maka LPDP akan langsung membuka aplikasi pendaftaran beasiswa secara online, sehingga bisa diakses oleh publik.
”Tahun ini, target kami memberikan beasiswa untuk 3.346 orang dan tahun depan naik menjadi 13.934 orang,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, DPR berharap agar beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum.
”Selain itu, untuk orang yang sudah mampu secara finansial, misalnya anak orang kaya, jangan diberikan beasiswa, tapi semacam pinjaman, sehingga nanti mereka harus kembalikan setelah bekerja,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Eko menyatakan, beasiswa LPDP memang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, baik PNS maupun masyarakat umum.
Syaratnya, tentu saja berprestasi dan bersedia untuk kembali ke Indonesia usai menyelesaikan pendidikannya.
”Untuk tahap awal, beasiswa memang khusus S2 dan S3 di luar negeri. Ini supaya tidak tumpang tindih, karena kalau beasiswa S1 sudah banyak diberikan oleh Kemendikbud dan Kemenag. Tapi, ke depan, kalau koordinasi sudah lebih rapi, kami juga akan memberikan beasiswa untuk S1,” ujarnya.
Adapun terkait pinjaman untuk pendidikan atau student loan, kini LPDP tengah mempelejari mekanisme pemberian pinjaman kepada mahasiswa yang sudah dilakukan oleh lembaga lain di banyak negara.
”Jadi, modelnya pinjaman lunak, mereka mengembalikan pinjaman dalam jangka panjang setelah bekerja,” ucapnya. (kom)
