JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keras tudingan yang menyebut lembaga antirasuah itu mendapat pesanan "orang besar" untuk menjadikan bekas Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dugaan gratifikasi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, menegaskan, tidak benar tudingan yang disampaikan kepada lembaga pemberangus korupsi ini. "Itu tidak benar," tegas Johan, menjawab JPNN, Jumat (5/7).

Johan menegaskan, KPK tak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dia menyebut, KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka jika sudah memiliki dua alat bukti yang cukup.

"KPK punya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka," ujar bekas wartawan, itu.

Diberitakan, mantan politikus PD Ma"mun Murod Albarbasy mengatakan, KPK melakukan politisasi dalam kasus Anas.

Alasannya, hampir 4,5 bulan Anas ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi Proyek Hambalang, namun tidak ada hasil kerja baru dari KPK. Malah KPK melalui Johan, menyebut Anas diduga terlibat kasus lainnya.

Bukan hanya itu, KPK juga menyampaikan kaitan Kongres PD dengan dana Hambalang. Karena itu, Ma"mun menilai tidak ada perkembangan dalam kasus Anas.

"Kalau hanya dua hal ini yang disampaikan, lantas apanya yang baru? Ini kan sama dengan yang disampaikn Johan Budi saat tetapkan Anas sebagai tersangka. Ini juga kan persis ocehan Nazaruddin (mantan bendahara umum PD) jauh hari sebelum Anas ditersangkakan. Mana data atau bukti hukum yang baru," ujar Ma"mun saat dihubungi, Jumat (5/7).

Loyalis Anas itu menegaskan, tugas KPK mencari bukti hukum bukan untuk menduga-duga. Dengan tidak adanya bukti hukum yang baru, Ma"mun semakin yakin kasus Anas sarat politik.

"Kasus Anas hanyalah pesanan dari orang besar negeri ini. KPK memang selalu tumpul ketika berhadapan dengan "penguasa raksasa"," ucap Ma"mun. (boy/jpnn)