JAKARTA (RP) - Program wajib belajar 12 tahun (pendidikan menengah universal/PMU) mulai 2013, di mana setiap lulusan SMP wajib masuk SMA, terancam tidak efektif.
Pasalnya daya tampung siswa baru di SMA tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Setiap tahun ada sejuta siswa lulusan SMP tidak tertampung di SMA karena keterbatasan infrastruktur.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menuturkan, penyediaan bangunan sekolah di jenjang SMA sederajat merupakan PR besar Kemendikbud.
Sejatinya tahun ini Kemendikbud memiliki angeda membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan pendirian Unit Sekolah Baru (USB).
‘’Tetapi program RKB dan USB itu kan memerlukan waktu lama. Sedangkan tahun ajaran baru dimulai paling lambat sebulan lagi,’’ jelasnya di Jakarta kemarin.
Kendala lainnya adalah anggaran Kemendikbud untuk menjalankan pengadaan RKB maupun pendirian USB tadi masih belum bisa disalurkan karena diblokir Kementerian Keuangan.
Sehingga sampai saat ini belum ada laporan bahwa Kemendikbud telah menjalankan dua program unggulan itu. Hamid mengatakan angka nasional menunjukkan setiap tahun ada 3,5 juta siswa lulus SMP sederajat. Sedangkan daya tampung di SMA sederajat sekitar 2,8 juta. Jumlah tadi sudah menghitung sekolah swasta.
Menurut Hamid kondisi ideal ketika program wajib belajar 12 tahun ini bergulir, tidak ada alasan siswa putus sekolah ketika peralihan dari SMP ke SMA. ‘’Tetapi kondisi infrastruktur masih menjadi tantangan kami,’’ ujar pejabat asal Pulau Madura itu. Hamid mengatakan Kemendikbud mengupayakan pendirian 1 SMA di setiap kecamatan.
Hamid menuturkan ada tantangan lain yang menghadang ketika lulusan SMP harus melanjutkan ke SMA semuanya. Di antara yang paling signifikan adalah keberadaan guru.
Dia menyebutkan jika skenario wajib belajar 12 tahun berjalan penuh, pemerintah membutuhkan 12 ribu guru baru untuk jenjang pendidikan SMA sederajat.
‘’Kondisi ini semakin menjadi tantangan, karena Kemendikbud tidak bisa mengangkat guru,’’ kata dia. Kemendikbud hanya bisa menyuplai guru-guru ‘’sementara’’, yakni mahasiswa tingkat akhir FKIP di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Negeri.
Saat ini APK pendidikan menengah (Dikmen) masih sekitar 78,7 persen. Itu artinya ada 21,3 persen atau sekitar 4 juta anak-anak usia SMA (16-18 tahun) tidak bersekolah.
SBY menuturkan tanpa program PMU tadi, peningkatan APK Dikmen di angka ideal sebesar 97 persen baru bisa terwujud pada 2040 nanti.
‘’Tetapi dengan program PMU ini, peningkatan APK dikemen sebesar 97 persen bisa terwujud pada 2020,’’ tutur SBY.(wan/jpnn)
