JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori II (TH K2) direncanakan hari ini, Rabu (5/2). Namun, pengumuman itu tidak serentak.
Pengumuman di sejumlah instansi pusat dan daerah tertunda untuk beberapa waktu. Sebanyak 600 ribu honorer K2 akan memperebutkan 150 ribu kursi CPNS. Dengan demikian, sebanyak 450 ribu honorer akan tersingkir.
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, sebagian besar instansi mengumumkan hari ini.
Di antara instansi pusat yang tertunda pengumuman penetapannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).
Penundaan pengumuman kelulusan itu disebabkan banyaknya jumlah TH K2. ‘’Di Kemenag misalnya, honorer yang diangkat puluhan ribu.
Begitu juga di Kemendikbud,’’ kata dia. Pengangkatan TH K2 di Kemenag membutuhkan waktu lama karena distribusinya hingga ke kabupaten/kota dan kecamatan.
Bima mengatakan, pengangkatan TH K2 di Kemenag tidak bisa diterapkan seketika. Sebab, pendistribusiannya harus merata di daerah-daerah yang kekurangan pegawai.
Lain halnya dengan di Kemendikbud. Bima mengatakan akan diupayakan tuntas sebelum pengumuman hari ini. ‘’Jika tidak bisa, ya akan tertunda seperti di Kemenag,’’ paparnya.
Untuk instansi daerah, pengumuman kelulusan TH K2 menjadi CPNS di Provinsi Papua dan Papua Barat ditunda. Alasannya, bertepatan dengan kegiatan keagamaan.
‘’Masyarakat setempat tidak ingin terganggu dengan potensi-potensi keributan pascapengumuman,’’ kata Bima.
Pada perkembangan yang sama, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menilai potensi keributan karena tidak terima hasil pengumuman pengangkatan TH K2 kecil. Sebab, penetapan kelulusan tidak dilakukan oleh masing-masing instansi, seperti pada penerimaan CPNS pelamar '
Dalam pengumuman yang dilansir hari ini, Kemen PAN-RB mengeluarkan dokumen kelulusan dengan format PDF. Dokumen itu berisi nama dan nomor peserta ujian tulis beberapa bulan lalu. Bagi TH K2 yang namanya tidak tercantum padahal sudah mengikuti ujian tulis, dipastikan tidak lolos.
Untuk menjaga keamanan, panitia bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk memberi watermark dalam dokumen yang bisa bebas diunduh masyarakat itu.
Tujuannya supaya tidak ada penggantian nama dalam daftar TH K2 yang diterima jadi CPNS. Upaya ini untuk antisipasi calo yang memanfaatkan kesempatan dengan menarik sejumlah uang kepada TH K2 yang sebenarnya tidak lulus.
Hingga petang kemarin masih digelar rapat finalisasi panitia seleksi nasional (panselnas). Nah, pagi ini Menteri PAN-RB bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaporkan hasil penetapan kelulusan TH K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
TH K2 secara nasional mencapai lebih dari 600 ribu. Formasi CPNS yang disiapkan hanya sekitar 150 ribu kursi. TH KII yang tidak lulus dalam pengangkatan ini bisa tetap bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara.
Kuota CPNS Hanya untuk Putra Daerah
Sejumlah pemerintah daerah mengeluh ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat seleksi CPNS 2013 lalu. Mereka mengeluh karena kewalahan terhadap serbuan pelamar dari luar daerah.
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, di sejumlah daerah ada yang sebagaian besar formasi CPNS baru diisi oleh pelamar dari luar daerah bahkan luar pulau.
‘’Sebenarnya tidak salah. Karena mereka juga orang Indonesia yang berhak menjadi CPNS di manapun,’’ paparnya di Jakarta, Selasa (4/2).
Tetapi terkait dengan keluhan dari sejumlah pemda itu, Azwar tetap mengakomodirnya.
Dia mengatakan pemda bisa membuat aturan bahwa hanya putra daerah yang boleh melamar menjadi CPNS di instansi setempat. Syarat itu harus dicantumkan mulai saat pendaftaran. Sehingga pelamar dari daerah lainnya tidak mengirimkan lamaran kerjanya.
Azwar mengatakan, pemda tidak boleh menetapkan ketentuan pembatasan itu ketika ujian CPNS sudah berlangsung. Misalnya dalam pengumuman CPNS, ditulis bahwa semua WNI bisa melamar menjadi CPNS.
Tetapi setelah pengumuman, nama-nama pelamar yang berasal dari luar daerah dicoret satu persatu.
‘’Kalau seperti itu tidak boleh. Pemda harus fair, jika memang tidak menerima pendaftaran dari luar daerah diumumkan di awal,’’ paparnya. Azwar mengingatkan banyak risiko jika sistem rekrutmen CPNS itu dijalankan secara tertutup, atau hanya untuk putra daerah.
Contoh masalahnya adalah, belum tentu kualitas SDM di daerah itu berkualitas. Jika dipaksakan hanya menerima pelamar dari dalam daerah sedangkan kualitas SDM-nya jelek, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat nantinya juga tidak maksimal. ‘’Intinya harus dipikir-pikir dulu untuk menerapkan kebijakan khusus ini,’’ papar dia.
Azwar menuturkan pembatasan pelamar CPNS di tingkat pemda ini masih wacana. Sebab sampai saat ini belum ada satupun pemda yang secara tegas hanya ingin merekrut CPNS putra daerah saja.
Padahal jadwal tes CPNS periode 2014 akan dimulai pertengahan tahun ini. Kuota yang dipersiapkan adalah 100 ribu atau lipat dua dari kuota CPNS 2013.
Sebenarnya Kemen PAN-RB sudah mengeluarkan kebijakan tidak sekaku pembatasan pelamar CPNS khusus putra daerah. Kebijakannya adalah bersifat afirmatif.
Kebijakan ini sudah dijalankan untuk daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Caranya adalah, sejak awal sudah ditetapkan jumlah kouta untuk diisi pelamar dari daerah setempat.
Porsi Kelulusan CPNS Dirahasiakan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana kepada Riau Pos, Selasa (4/2) di Kantor Gubernur Riau menyebutkan, hingga hari terakhir menjelang pengumuman kelulusan, Pemprov Riau masih belum mendapat gambaran untuk hasil seleksi tersebut.
‘’Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 5 Februari ini hasil seleksi honorer K2 akan diumumkan. Pengumuman akan langsung dari website pemerintah pusat,’’ ungkapnya.
Disinggung mengenai jumlah kelulusan, Surya mengaku tidak mengetahui angka pasti. Namun, dia memberikan gambaran, porsi yang diberikan 30 persen untuk honorer K2.
‘’Namun kami belum tau apakah patokan 30 persen itu untuk angka nasional atau daerah. Kami tunggu saja hasilnya,’’ imbuh Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu.
Untuk peserta seleksi CPNS, Surya menambahkan peserta berjumlah 8.357 honorer dari Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan porsi kelulusan di daerah dapat lebih baik dari hasil seleksi CPNS dari jalur umum.
Terkait dengan permintaan honorer se Riau khususnya yang sudah bekerja belasan tahun untuk diangkat menjadi PNS, dia mengatakan hal itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, Pemprov Riau tidak dapat berbuat banyak.
Pasalnya yang berwenang untuk menentukan kelulusan langsung oleh panitia seleksi nasional (Panselnas).
Sementara untuk rincian jumlah peserta seleksi CPNS, dia mengatakan angka 8.357 terdiri dari honorer K2 di Pemprov Riau 260 orang, Kota Pekanbaru 974, Dumai 245, Kampar 1.625 dan Inhu 831.
Sementara untuk Inhil 1.185, Bengkalis 648, Kuansing 386, Pelalawan 625, Rohul 438, Rohil 270, Siak 486 dan Meranti 384 honorer.
Lebih jauh saat ditanyakan mengenai tindaklanjut honorer yang tidak lulus, dia mengatakan hal itu masih belum ditentukan. Namun, sebagai bahan pertimbangan adalah dengan mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (APN).
Pemprov Riau belum dapat memastikan, apakah honorer yang tidak terjaring masih akan dipekerjakan atau diberhentikan.
‘’Saat ini belum dapat kita pastikan. Kita menunggu PPnya, begitu juga arahan dari pemerintah pusat. Kita tunggu saja pengumuman dan kebijakan selanjutnya,’’ imbuh Asrizal.
Tidak Lolos, K2 Dirumahkan
Nasib 974 tenaga honorer K2 yng mengikuti tes CPNS akan ditentukan. Jika sesuai regulasi, hanya 30 persen atau 287 orang saja yang bisa diangkat menjadi CPNS tahun 2014 ini. Sementara sisanya jika tidak lulus terpaksa harus dirumahkan.
Karena sesuai regulasi yang melarang pemerintah daerah membayarkan gaji honorer melalui APBD membuat sisa tenaga honorer Kota Pekanbaru K2 yang tidak lulus terpaksa dirumahkan.
Hanya saja, kebijakan tersebut bisa berubah jika ada regulasi baru dan kebijakan kepala daerah untuk tetap menggunakan jasa mereka. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota Pekanbaru, H Syukri Harto di kantor Wali Kota Pekanbaru, Selasa (4/2).
‘’Memang jasa mereka tidak bisa kami lanjutkan. Regulasi yang melarang dan kami tidak bisa memaksakan diri. Tapi, jika ada regulasi baru dari pusat dan memberikan lampu hijau melanjutkan kerja sama, bisa saja kami prioritaskan mereka. Memang berat, tapi harus kami laksanakan aturan ini,’’ jelas Syukri kepada Riau Pos.
Dikatakannya, belum ada kepastian hukum yang membolehkan pemerintah daerah tetap menampung tenaga honorer yang gagal lolos. Namun begitu, Pemko sudah sempat berkoordinasi dengan pusat dalam kondisi ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait hal ini.
Hanya saja, hingga saat ini belum ada jawaban pasti untuk itu. Dengan ini jelas Pemko tidak bisa menahan lebih lama honorer tersebut tanpa kejelasan pembayaran imbalan.
Saat ditanyakan apakah kinerja Pemko akan terpengaruh jika kelak honorer yang tak lulus tidak dipekerjakan, Sekko tidak menjawab tegas.
Dia hanya menyatakan akan melakukan pemetaan kondisi kepegawaian di lingkungan Pemko Pekanbaru dan mengajukan pada usulan CPNS 2014 ini.
‘’Kami harus lakukan pemetaan. Dari sana kami punya dasar pengajuan CPNS tahun ini. Tapi saya kira ada regulasi khusus yang akan diberikan pusat untuk daerah terkait mereka yang tidak lulus. Kami tunggu saja nanti bagaimana,’’ tegasnya.
Sementara di Kabupaten Kepulauan Meranti, para tenaga honorer K2 yang ikut tes CPNS kemarin juga menunggu pengumuman kelulusan yang dijadwalkan hari ini, Rabu (5/2) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui website resmi kementerian. Pengumuman tersebut akan direlay kembali oleh masing-masing intansi penyelenggara.
‘’Jadi kami tunggu saja, besok (hari ini, red) pengumumannya,’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kepulauan Meranti, Rosdaner, Selasa (4/2).
Berdasarkan data BKPP, untuk Kepulauan Meranti sendiri, tes CPNS untuk honores K2 sebanyak 384 orang. Jumlah itu terdiri dari tenaga guru sebanyak 306 orang, tenaga kesehatan 2 orang dan untuk tenaga teknis sebanyak 76 orang.
‘’Kami berharap semuanya lulus seleksi. Kami pun sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu kelulusan K2 ini. Mulai dari memaparkan lokasi dan jarak tempuh kerja, masa bakti sebelumnya, hingga kondisi infrastruktur lokasi bertugas. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan kementerian,’’ harap Sekretaris BKPP Kepulauan Meranti itu.
Sementara hasil seleksi CPNS dari jalur umum tahun 2013 lalu, masih menjadi polemik dan belum ada keputusan final. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ada 16 Kabupaten/kota dari 5 Provinsi yang menunda pengumuman hasil CPNS 2013 lalu. Di Provinsi Riau sendiri, 2 kabupaten belum mau mengumumkan, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir (Rohil).
‘’Terakhir 20 Januari lalu kami diundang dan melakukan audiensi dengan pihak kementerian tanpa dihadiri Men PAN-RB, Azwar Abu Bakar. Kami 16 kabupaten/kota tetap menolak mengumumkannya. Hasil dari pertemuan tersebut, nanti akan ada pertemuan kembali langsung antara bupati dan menteri,’’ terang Rosdaner.
BKD Siak Masih Menunggu
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak sampai saat ini masih menunggu informasi akan kelulusan honorer K2. Meski pengumuman dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB, namun jumlah kelulusan honorer K2 Siak belum diketahui.
‘’Saya sudah dua kali menghubungi BKD provinsi. Hasilnya masih menunggu,’’ kata Kepala BKD Siak Lukman SSos MPd, Selasa (4/2) di Siak.
Ia menyebutkan, informasi akan kelulusan itu dijadwalkan, hari ini Rabu (5/2) melalui website. Akan tetapi, tanda-tanda dan juga informasi kelulusan itu sampai sekarang belum diketahui, menyangkut jumlah dan juga formasi kelulusan.
Akan tetapi, mantan sekretaris BKD Siak ini telah melakukan antisipasi dengan melakukan pengecekan lewat website. Dari situ nantinya diharapkan diketahui berapa jumlah kelulusan honorer K2 Siak secara keseluruhan.
Bagaimana dengan usulan 30 persen dari kuota daerah yang diajukan? Sampai saat ini belum diketahui apakah diamini pusat atau belum. Memang saat melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Kemenpan RB oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi kemarin, telah disampaikan pengajuan dan pengusulan terhadan honorer k2, namun hasilnya masih menunggu. ‘’Kami berharap, agar kelulusan tersebut 30 persen tak secara nasional. Melainkan untuk kuota kabupaten,’’ harap dia.
Ia menjelaskan, pengajuan honorer K2 berjumlah 496, jumlah ini setelah dilakukan verifikasi oleh tim Monev pusat. Selain itu, mereka ini telah mengikuti tes, tinggal menunggu hasilnya saja lagi.(rio/eko/amy/aal/wan/ca/jpnn)
