Laporan JPNN, Jakarta
PEKERJAAN rumah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan KTP elektronik alias e-KTP menumpuk. Selain harus menyelesaikan pembuatan 110 juta e-KTP pada tahun ini, kementerian pimpinan Gamawan Fauzi itu ternyata masih punya utang penyelesaian 22 juta KTP baru. Jumlah ini merupakan dampak diundurnya pengerjaan pada 2011.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnizar Monek menjelaskan, sisa e-KTP tahun lalu harus diselesaikan maksimal 30 April 2012. Artinya, tahun ini Kemendagri harus bisa menyelesaikan 132 juta lembar e-KTP. ‘’Pak Menteri (Gamawan Fauzi, red) bilang, kalau target tidak tercapai, bakal mundur,’’ ujarnya.
Meski banyak yang harus diselesaikan tahun ini, Donny (sapaan akrab Reydonnizar) menegaskan, pihaknya masih optimistis. Alasannya, lambatnya pelaksanaan e-KTP 2011 banyak disebabkan faktor pelelangan peralatan pembuatan e-KTP. Nah, pada tahun ini, dia menyebut bahwa konsorsium sudah menyelesaikan pembelian perangkat e-KTP.
Kalau dibanding target 2011 yang hanya 65 juta lembar, total 132 juta lembar di tahun ini memang berat. Apalagi, Kemendagri tak bisa menyelesaikan angka yang lebih kecil itu seluruhnya. ‘’Kebutuhan 2012 sudah dipesan lebih awal sejak 2011,’’ imbuhnya.
Donny lantas membeber beberapa strategi untuk bisa menyelesaikan pembuatan e-KTP pada tahun ini. Di antaranya, disediakan tenaga teknis di setiap ibu kota provinsi untuk memperbaiki alat yang rusak. Di tempat yang sama, konsorsium juga menyediakan stok peralatan untuk antisipasi ada alat yang rusak berat.
Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk urusan anggaran proyek e-KTP. Menurut Donny, Kemenkeu sepakat mengucurkan anggaran untuk penyelesaian e-KTP di 197 kabupaten/kota. Rencananya, dana itu diambil dari APBNP 2012. ‘’Diharapkan, Komisi II DPR bisa menyetujui,’’ urainya.
Dia sendiri yakin DPR bakal menyetujui usul dana dari Kemenkeu. Sebab, pada rapat dengan komisi II 30 Januari lalu, sudah muncul desakan agar Kemendagri bisa menyelesaikan e-KTP. Sisa pekerjaan 2011 yang harus selesai pada April, juga desakan dari komisi II.
Wakil rakyat juga menuntut Kemendagri bisa menyampaikan laporan perkembangan ke DPR tiap dua bulan sekali. Bahkan, DPR juga menuntut Kemendagri lebih tegas ke konsorsium kalau ada yang tak bekerja maksimal.
Donny mengungkapkan, kini pihaknya sudah mencetak e-KTP dalam jumlah banyak. Namun sayang, dia enggan menyebut berapa lembar kartu identitas yang sudah dicetak itu. Dia hanya memastikan kini e-KTP belum bisa didistribusikan seluruhnya ke warga.
‘’Sudah ada beberapa daerah yang diberikan KTP elektroniknya,’’ tuturnya.
Bersamaan dengan pencetakan e-KTP, fokus pembuatan juga ada pada perekaman data warga. Target akhir Februari sendiri, program e-KTP sudah dilaksanakan di 3.886 kecamatan pada 300 kabupaten/kota.(dim/c9/agm/jpnn)
