JAKARTA (RP)- Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengaku prihatin dengan kasus pembakaran rumah dinas bupati dan gubernur di salah satu provinsi di Tanah Air.
“Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ada pembiaran, karena ini menyangkut simbol-simbol negara. Kalau ini dibiarkan, bisa bubar negara ini. Harus ada tindakan tegas dari aparat,” ujar Gubernur Riau HM Rusli Zainal kepada pers usai beraudiensi dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/1).
Hadir dalam pertemuan tersebut para pengurus APPSI, antara lain Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi HM Rusli Zainal, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.
Selain itu, para gubernur juga meminta agar dilakukan evaluasi mendalam terkait berbagai aturan tentang penambangan, kehutanan dan aturan sektoral lainnya yang seringkali bertabrakan dengan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Dareah dan semangat otonomi daerah.
Terjadinya berbagai kasus kekerasan dan protes dari masyarakat terutama menyangkut kepemilikan lahan atau izin di bidang kehutanan yang dimiliki beberapa perusahaan swasta, antara lain akibat kurang sinkronnya aturan sektoral dengan semangat otonomi daerah.
“Harus kita evaluasi bersama-sama agar aturannya lebih baik,” sebut Syahrul Yasin.
Pada Selasa (3/1) malam, para gubernur juga melakukan audiensi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kediaman pribadinya, kawasan Fatmawati, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyatakan siap mendukung dan berkoordinasi dengan APPSI, terutama menyangkut pembangunan ekonomi. Hatta juga berjanji akan mempertemukan para pengurus APPSI dengan para menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian untuk membahas masalah percepatan pembangunan ekonomi di Tanah Air.
Rencananya, para pengurus APPSI juga akan beraudiensi dengan Menko Polhukam dan Menko Kesra dalam waktu dekat.(rio)
