Riau Pos Online–Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menyatakan perlu melakukan revitalisasi dan mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.
Sebab menurutnya, pasca reformasi Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi sebuah negara, malah dicederai dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan dan ketidakamanan negara dengan berbagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab.
"Elit politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elit tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat malah disuguhi dengan tontonan korupsi, asusila dan 70 persen berita media adalah korupsi," kata Farhan dalam dialog pilar negara tentang. "Tantangan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila" bersama Mantan Panglima TNI Djoko Santoso, dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI di Jakarta, Senin (3/6).
Semestinya lanjut Farhan, Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi inspirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara.
"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksanaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Kita bersyukur Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ungkapnya.
Hal senada juga diutarakan Djoko Santoso yang menilai perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila yang selama ini tidak lagi sebagai pemersatu bangsa. "Kalau sosial politik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka
harus melakukan revitalisasi," terang Djoko.
TNI kata dia, tentu akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan di tengah masyarakat. "Kesepakatan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan bangsa ke depan," ucapnya.
Sementara itu Ja’far Hafsah berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. "Kita semua harus Pancasilais. Jika tidak, maka seharusnya tidak berada di Indonesia," pungkasnya.(yud)
