JAKARTA (RP) - Hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus merenggang. Setelah terang-terangan menolak impelementasi kurikulum 2013, PKS mengaku tersinggung dengan pernyataan Mendikbud Mohammad Nuh ketika berada di Surabaya Minggu lalu (2/6).
Ketersinggungan itu dimulai dengan pernyataan Nuh mengenai sikap PKS yang menolak penerapan kurikulum 2013. Nuh mengatakan tidak habis pikir karena PKS itu adalah partai koalisi. Padahal menurut Nuh, PDIP yang oposisi justru menerima implementasi kurikulum baru tanpa catatan. Nuh menegaskan bahwa kurikulum 2013 ini menekankan kompetensi sikap.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin menuturkan, pernyataan Mendikbud tadi sifatnya tendensius terhadap sikap PKS. "Kita tahu bersama PKS meminta agar pemerintah menunda implementasi kurikulum 2013 tahun ini," kata dia, Senin (3/6).
Alasan dari Fraksi PKS adalah, implementasi ini terkesan tergesa-gesa dan dapat menimbulkan kontra produktif dalam upaya membangun mutu pendidikan nasional. Zainuddin menuturkan urusan koalisi di pemerintah bukan berarti menghilangkan sikap kritis partau koalisi terhadap agenda pemerintahan.
"Kita mengkritisi (sampai menolak, red) supaya suatu kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan optimal," jelas dia.
Zainuddin mengatakan kenapa hanya PKS yang disorot Mendikbud. Padahal selain PKS, ada PPP dan PAN yang meminta penundaan implementasi kurikulum 2013 dan sama-sama anggota koalisi.
"Jelas ada diskriminasi dari Nuh dalam menyikapi dinamika pandangan masing-masing fraksi di Komisi X terhadap implementasi kurikulum baru," kata dia.
Zainuddin mengatakan, arus penolakan kurikulum juga mengalur dari pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas pendidikan yang disampaikan ketika anggota Komisi X menjalankan kunjungan kerja (kunker) di daerah. Selain itu, sejumlah pakar pendidikan yang sempat diundang Komisi X juga menolak implementasi kurikulum 2013.
Selain urusan ketidaksiapan, Zainuddin mengatakan Kemendikbud terlihan inkonsistensi dalam menyiapkan anggaran kurikulum 2013. "Anggarannya selalu berubah-ubah. Termasuk juga sasaran sekolah implementasinya," kata dia.
Selain itu daya dukung kurikulum baru seperti buku dan upgrading guru juga belum terlaksana sampai sekarang. Posisi anggaran untuk implementasi kuriulum 2013 senilai Rp 829 miliar sejatinya sudah disetujui DPR.
Tetapi, sampai saat ini anggaran tersebut masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Belum ada kejelasan kapan anggaran tersebut bisa dicairkan. Padahal tahun ajaran 2013-2014 sudah dimulai sekitar Juli mendatang. (wan/rpg)
