JAKARTA (RP) - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapreasiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott pada Senin, (30/9).

Menurut Hikmahanto, dalam pertemuan itu Presiden SBY mampu untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari program PM Tony Abbott yang unilateral dan tidak bersahabat terkait pencari suaka dan pengungsi.

"Bahkan Tony Abbott menghindarkan diri untuk berbicara kemungkinan Indonesia bekerjasama menjalankan programnya. Dalam pembicaraan kemungkinan Presiden SBY tidak mau melayani keinginan PM Tony Abbott," tutur Hikmanto melalui keterangan pers pada wartawan, Selasa, (1/10).

Dalam jumpa pers bersama Abbott, Presiden SBY menegaskan Indonesia dan Australia sama-sama menjadi korban atas masalah pencari suaka dan pengungsi seolah ingin menggarisbawahi tidak hanya Australia yang menjadi korban. Hal itulah yang dianggap tepat oleh Hikmanto.

Menurutnya, selama ini para politisi Australia termasuk Abbott, kerap menganggap masalah pencari suaka dan pengungsi telah menjadikan Australia sebagai korban karena ketidak-tegasan pemerintah Indonesia terhadap mereka bahkan seolah ada pembiaran imigran gelap untuk masuk Australia. Pandangan seperti itulah yang mampu dipatahkan oleh Presiden SBY.

"Namun demikian komentar Abbott yang mengatakan bahwa masalah pencari suaka dan pengungsi akan diselesaikan pada tingkat menteri atau pejabat selevel perlu diwaspadai," sambungnya.

Hikmahanto mengingatkan para menteri dan pejabat Indonesia harus bersikap seperti Menlu Natalegawa ketika bertemu dengan Menlu Australia Julia Bishop. Saat itu, Marty tegas menolak apapun program yang disampaikan oleh pihak Australia yang bersifat unilateral, bahkan berpotensi menganggu kedaulatan Indonesia.

"Jangan sampai Presiden SBY telah mampu membentengi NKRI dari program Abbott, namun bawahan beliau justru kebobolan," tandas Hikmahanto. (flo/jpnn)