JAKARTA (RP) - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menolak rencana Delegasi Panitia 17 mengganti nama salah satu jalan di kawasan Medan Merdeka dengan nama mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Ray menuturkan, pada era Soeharto justru tindakan pelanggaran HAM seperti penahanan tanpa dasar, penghilangan warga secara paksa hingga korupsi merajalela.
"Pelajaran seperti apa yang hendak disampaikan oleh Delegasi Panitia 17? Apakah bangsa ini mau diajarkan bahwa model 32 tahun kekuasaan dan pemerintahan otoriter Soeharto adalah model yang sah bagi republik ini?" kata Ray di Jakarta, Minggu (1/9).
Menurut dia, pemberian suatu nama jalan dengan tokoh nasional tertentu, apalagi merupakan jalan protokol dan negara, harus didahului dengan pengakuan nasional terhadap peran dan sumbangan positif besar tokoh yang bersangkutan kepada bangsa dan negara. Dalam posisi ini, lanjut Ray, keberadaan sang tokoh bukan saja terkait dengan jabatan yang pernah diembannya, akan tetapi bagaimana tokoh itu mengelola jabatan dan dapat menjadi tauladan bagi generasi sesudahnya.
"Bila merujuk ke nama Soeharto, kelemahan ini menjadi terlihat," katanya.
Ray menambahkan, rencana pemberian nama Jalan Soeharto karena didasarkan atas nama rekonsiliasi juga harus didasarkan prosedur-prosedur subtansial dan adil dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Setidaknya, lanjut dia, harus dimulai dari ungkapan permohonan maaf pelaku, penggantian kerugian dalam bentuk material kepada para korban, dan pernyataan bahwa kasus serta tindakan yang sama tidak akan diulangi kembali. "Satupun dari prosedur ini belum dilaksanakan," ujar Ray.
Jika atas nama rekonsiliasi, ia mempertanyakan alasan nama pejuang besar seperti Tan Malaka tidak disebut-sebut menjadi nama jalan di salah satu kawasan ibu kota. "Siapa yang meragukan peran dan sumbangan anak bangsa yang satu ini kepada cita-cita Indonesia Merdeka 100 persen?" katanya.
Seperti diketahui, Ketua Delegasi Panitia 17 Jimmly Asshiddiqie mengatakan, Panitia 17 berkeinginan nama-nama pahlawan diabadikan menjadi nama-nama jalan dan gedung tertentu. Pemberian nama itu dimulai dari DKI Jakarta. "Kami sepakat mulai dari DKI dan mulai dari Soekarno-Hatta," kata Jimmly.
Panitia 17 lanjut Jimmly, mengusulkan agar di setiap ibukota provinsi terdapat nama Jalan Soekarno dan Jalan Hatta. Di samping itu, juga berkembang ide nama-nama pahlawan lainnya untuk nama jalan.
"Target pada tanggal 10 November, kami punya rencana, Jalan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Selatan diresmikan menjadi Jalan Bung Karno (di Merdeka Utara) dan Bung Hatta ( di Merdeka Selatan)," kata Jimmly.
Selain Jalan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Selatan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini menyatakan, Panitia 17 mengusulkan Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur diganti namanya. "Merdeka Barat jadi Soeharto dan Merdeka Timur jadi Ali Sadikin," katanya.
Namun, untuk Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur masih dalam proses penggodokan. "Prosesnya belum final. Pada saatnya nanti kita umumkan. Nanti kami usulkan ke gubernur dan gubernur teruskan ke presiden," kata Jimmly.
Jimmly menyatakan, pembentukan Panitia 17 merupakan inisiatif dari sejumlah tokoh. Sebab, mereka menilai rasa kepahlawanan warga negara makin terkikis. "Karena makin kurangnnya rasa memiliki warga bangsa terhadap kepahlawanan, ada kebutuhan rekonsiliasi," katanya. (gil/jpnn)
