JAKARTA (RP) - Posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terus digoyang, termasuk oleh jajaran Dewan Pembina (Wanbin) partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Bahkan nama-nama yang akan menggantikan Anas sudah dibahas dalam pertemuan Wanbin di Kemayoran, Jakarta Pusat, 23 Januari lalu.
Sebaliknya, kubu Anas, Selasa (31/1) menggelar pertemuan lengkap yang dihadiri seluruh jajaran DPP dan DPD.
Rapat tersebut, disebutkan Anas sebagai rapat rutin bulanan. Namun, informasi yang berkembang menyebutkan Anas menyampaikan sejumlah keluhannya terkait upaya menggoyang stabilitas internal Demokrat.
Terkait situasi yang makin memanas di partai berlambang mercy tersebut, Wakil Direktur Eksekutif PD, Muhammad Rahmad, menyatakan bahwa sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD, maka tugas Wanbin adalah sebagai pengarah dan pembina dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi partai.
Karenanya jika benar Marzuki Alie selaku Wakil Ketua Wanbin memang telah memimpin rapat untuk melengserkan Anas, maka mantan Sekjen PD itu sama saja melanggar AD/ART dan kode etik PD. Jajaran Wanbin lain yang juga dituding melanggar aturan partai adalah Raden Adjeng Suminar.
‘’Jika memang benar Pak Marzuki melakukan itu maka jelas telah terjadi pelanggaran etika. Baik Pak Marzuki sebagai kader partai ataupun Wakil Ketua Wanbin. Itu bukam bidang tugas Wanbin,’’ kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/1).
Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat, Gde Pasek Suardika, menyatakan, sebenarnya sah-sah saja jika ada elit PD yang memiliki syahwat politik untuk menduduki kursi Ketua Umum. Namun demikian Pasek juga mengatakan, etika dan aturan partai tetap harus ditegakkan.
Menurutnya, jangan sampai manuver pihak-pihak yang memiliki syahwat politik tinggi itu malah memperkeruh suasana di PD. ‘’Jangan memperkeruh keadaan dengan menghembuskan wacana pergantian ketua umum,’’ ucapnya.
Terpisah, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa tak semestinya elit PD membiarkan kisruh internal belarut. Menurutnya, kisruh internal itu jika dibiarkan maka sama saja membawa partai bentukan SBY itu ke arah pembusukan.
Seperti diketahui, menyusul perkembangan persidangan atas mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin yang menjadi terdakwa suap kasus Wisma Atlet, kondisi internal Demokrat kian menghangat.
Sebab, posisi Anas Urbaningrum mulai digoyang. Bahkan Dewan Pembina (Wanbin) PD pun sudah ancang-ancang untuk melengserkan Anas.
Bahkan pertemuan Wanbin di Kemayoran yang dipimpin MArzuki Alie, disebut sudah membahas rencana pergantian Anas, termasuk menyiapkan calon penggantinya.
Di bagian lain Gubernur Jatim Soekarwo mulai menunjukkan sinyal untuk maju sebagai ketua umum DPP Demokrat.
Hal itu diungkapkannya usai acara pelantikan pengurus PWI Jatim di Gedung Grahadi kemarin.
‘’Ya, kalau Dewan Pembina yang minta siapapun kader Demokrat itu tentu pasti siap,’’ katanya. Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK akan terus mendalami kasus suap Wisma Atlet yang telah menyeret Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka dan menyebut nama-nama lain kader PD.
Namun dia menjamin bahwa pengembangan kasus ini sama sekali tidak berhubungan dengan suhu politik di salah satu partai. 0 Johan tidak menampik bahwa pihaknya kini terus mendalami keterlibatan salah satu kader Partai Demokrat Angelina Sondakh yang beberapa kali di dalam persidangan disebut-sebut telah menerima uang dari perusahaan Nazaruddin untuk mengamankan anggaran proyek di Kemenpora.
‘’Semua keterangan di persidangan akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk mendalaminya,’’ kata Johan.
Saat disinggung tentang keterlibatan Anas seperti yang berkali-kali diserukan pihak Nazaruddin, Johan pun juga menjawab dengan nada normatif. Kata dia, KPK tidak akan segan-segan menjerat siapapun apabila benar-benar terbukti bersalah.
‘’Meski pun yang bersangkutan kader atau ketua partai, tapi kalau memang ada dua alat bukti yang menunjukkan dia bersalah, maka KPK akan menindak tegas,’’ ujarnya.
Kumpulkan Pengurus
Sementara dikesempatan lain, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ingin tetap menunjukkan bahwa dirinyalah pemegang tampuk pimpinan tertinggi di jajaran dewan pimpinan pusat. Kemarin (31/1), ditengah berbagai wacana menggoyang kepemimpinannya, Anas mengumpulkan seluruh pengurus dan memimpin langsung rapat pengurus harian.
Rapat tertutup yang berlangsung di kantor DPP, Jalan Kramat Raya, Jakarta, itu dihadiri mayoritas pengurus harian. Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati, pengurus harian yang diundang mencapai sekitar 66 orang. Terdiri dari 18 pengurus harian terbatas, 46 ketua departemen, dan 12 ketua divisi dan komisi.
Meski demikian, dari hasil pantauan, tidak semua pengurus teras tampak. Di antara yang tidak terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Wasekjen Angelina Sondakh.
‘’Tapi yang hadir jauh lebih banyak, sekitar 90 persen, Anda bisa lihat sendiri kan?’’ ujar Andi Nurpati, usai rapat.
Saat rapat yang mendapat perhatian luas media itu, Anas memilih menunjuk sejumlah juru bicara. Dia sendiri bungkam, terutama saat disinggung isu yang berkembang di internal Demokrat, belakangan ini. Hanya beberapa celetukan sempat dia sampaikan.
‘’Wah, seandainya setiap rapat bisa ramai seperti ini,’’ kata Anas, saat para juru gambar mengabadikan dirinya, sesaat sebelum rapat dimulai.
Namun, dari informasi salah seorang pengurus yang mengikuti rapat tertutup selama sekitar 2,5 jam, Anas juga sempat menyinggung mengenai situasi Demokrat terkini.
Di antaranya, mantan ketua umum PB HMI itu sempat meminta agar seluruh kader Demokrat tidak berpolitik ke dalam. Kader seharusnya berpolitik ke luar. Sebab, Anas mengingatkan, bahwa gerakan adu domba sedang dilancarkan di antara kader Demokrat, belakangan ini.
‘’Adu domba itu dalam bentuk sederhana, berupa pancingan pernyataan antar kader yang digiring ke titik asimetris tertentu. Ini sangat mengganggu. Seperti kata Pak SBY, jangan berpolitik ke dalam,’’ kata salah satu sumber dari internal pengurus, menirukan permintaan Anas.
Pada kesempatan tersebut, Anas juga disebutkan telah memerintahkan kepada pengurus Demokrat untuk mulai mencicil ‘’perang udara’’. Yang dimaksud, adalah mengkampanyekan citra positif capaian pemerintah.
Usai rapat, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa dan Ramadhan Pohan didampingi Andi Nurpati yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil-hasil yang dicapai.
Anas yang didampingi Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono beserta pengurus lainnya memilih untuk tetap bungkam dan meninggalkan kalangan media.
Saan menyatakan, rapat itu tidak menjadikan rapat dewan pembina, di Kemayoran, 23 Januari 2012, sebagai salah satu materi rapat.
Pertemuan Dewan Pembina yang terungkap juga membahas posisi Anas sebagai ketua umum, diserahkan sepenuhnya kepada dewan pembina.
‘’Yang terkait dengan soal-soal Wanbin (dewan pembina) dan rapat 23 dan 24 itu kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Wanbin (SBY, red),’’ ujar Saan. Yang pasti, lanjut politisi yang dikenal dekat dengan Anas itu, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tetap intens berkomunikasi dengan jajaran DPP. (boy/ca/ila)
