Wilayah perbatasan adalah wajah negara. Untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang semakin berkurang akibat abrasi pantai, maka Pulau Bengkalis sebagai pulau terluar dan terdepan Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

 Laporan ABU KASIM, Bengkalis

PULAU Bengkalis memiliki peluang segi tiga perdagangan yang sangat strategis bagi Indonesa terhadap negara lain. Jika upaya merangkai pulau oleh pemerintah dapat terlaksana, maka Pulau Bengkalis dapat diperhitungkan secara nasional maupun internasional.

"Ya, Pulau Bengkalis termasuk kawasan strategis, karena letak geografisnya di pesisir pantai Sumatera. Makanya kami meminta pemerintah pusat dapat  membangun dan menetapkan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Bengkalis. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, baik Pemprov Riau, Pemkab Bengkalis dan juga pemerintah pusat," tegas Solihin, salah seorang tokoh pemuda Desa Muntai Barat kepada Riau Pos, Rabu (27/10).

Ia menyebutkan, ada beberapa alasan kenapa Pulau Bengkalis harus dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang PLBN, ini berdasarkan pertimbangan yakni wilayah kedaulatan NKRI makin berkurang akibat abrasi pantai selama 20 tahun terakhir. Menghilangkan daratan Pulau Bengkalis seluas 1,2 kilometer.

"Jika dibangun PLBN di Desa Muntai Barat dan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, maka Pulau Bengkalis akan selamat. Apalagi Pak Jokowi sudah datang dan melihat langsung abrasi yang tak jauh dari Pos Angkatan Laut di Desa Mungai Barat," ujar Solihin.

Kedatangan Presiden Jokowi bersama Menteri LHK RI ke kampungnya, dari tiga pulau yang dipisahkan oleh selat, tentu akan menumbuhkan sektor perdagangan yang cukup strategis. Karena Pulau Bengkalis akan menjadi pulau transit Provinsi Riau, Sumbar, Sumatera Utara, Aceh, Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan.

Menurutnya, jika dibangun PLBN Desa Muntai tentu dapat mendorong pembangunan jembatan (dermaga) sebagai Pos Angkatan Laut (Posal), selebar 16 meter dan panjang 1,2 kilmeter (km) dari bibir pantai ke arah laut, yaitu ke kedalaman surut terendah 10  meter atau pasang tertinggi 12 hingga 13 meter. Disebutkannya, dengan mendorong pembangunan jembatan ke tengah laut, hal itu sekaligus berupaya untuk mengabil titik nol, sebelum terjadinya abrasi yang saat ini telah menghabiskan wilayah kedaulatan Indonesia menjadi lautan seluas 1,2 km dari tebing pantai, sehingga terjadi pergeseran wilayah kedaulatan NKRI dari Zona Ekonomi Eksklusif yang  diukur dari bibir pantai ke arah laut yang pada dasarnya melebarkan wilayah kerajaan Malaysia.

"Kalau dibangun dermaga PLBN sepanjang 1,2 km, ini sangat menguntungkan Indonesia. Bahkan jika itu dituangkan dalam dasar master plan pembangunan PLBN oleh Pemkab Bengkalis, kami yakin Bupati Bengkalis akan mendapat predikat bupati terbaik se-Indonesia. Karena  sudah berjuang untuk mengembalikan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang hancur," ujarnya.

Selanjutnya, kata Solihin, untuk mengantisipasi ombak yang terjadi setiap musim, pada tempat sandar kapal fery di ujung dermaga  PLBN nantinya, di depannya berjarak kurang lebih 100 meter diusulkan pembangunan pemecah ombak leter U sepanjang 200 meter. Alasan lain ditetapkannya Desa Muntai PLBN, terangnya lagi, jika dikorelasikan dengan pembangunan jalan negara menuju Desa Ketam Putih, selanjutnya dibangun jambatan dari Ketam Putih ke Pulau Padang Kabupaten Meranti dan di Pulau Padang juga dibangun jalan negara menuju sebelah selatan Pulau Padang yang berlanjut ke pembangunan jambatan ke Kabupaten Siak daratan Pulau Sumatera.

Maka, kata Solihin, dengan terkoneksinya Pulau Bengkalis ke Pulau Sumatera Provinsi Riau, maka secara otomatis akan terkoneksi ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Uatara, Aceh, Jambi dan Sumatera Selatan sampai ke Provinsi Lampung.

"Dengan demikan Pulau Bengkalis akan menjadi pulau transit perdagangan yang sangat menjanjikan. Angkutan fery penyeberangan harus berkapasitas setara dengan  fery angkutan Bakahuni-Merak atau setidak-tidaknya mampu mengangkut trailer kontainer, bus penumpang hingga puluhan unit ke Malaysia dan begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Menurutnya lagi, Desa Muntai posisnya cukup strategis dari semua aspek, baik untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, maupun mencegah terjadinya penyeludupan narkoba dan sejumlah perdagangan ilegal yang selama ini terjadi di Pulau Bengkalis. Dijelaskannya, karena posisi Desa Muntai berada pada 1 dari 7 titik nol batas terdekat wilayah kedaulatan  Indonesia dengan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen penetapan titik nol Indonesia oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Kemudian atas perhatian negara sebelumnya, terbukti dengan berdiri radar internasional yang ditangani oleh TNI AL di Desa Muntai Barat untuk memantau sejumlah pergerakan maupun ancaman jalur perdagangan di Selat Melaka, selat tersibuk di dunia dan pembangunan sejumlah tower fasilitas negara strategis lainya. "Kami melihat Desa Muntai cukup strategis dari semua aspek, baik untuk menjaga kedaulatan negara, perdagangan dengan negara tetangga karena posisinya terletak pada 1 dari 7 titik nol Indonesia. Ini juga dapat diihat dari dokumen penetapan titik nol Indonesia oleh BNPP," ujarnya.

Kemudian terang Solihin lagi, untuk kepentingan menjaga keamanan negara telah terbukti dengan berdirinya radar angkatan laut (AL) di Desa Muntai Barat serta sejumlah fasilitas negara strategis lainya.

Ia juga menyebutkan, dari segi historis dasar uutuk berdirinya PLBN di Pulau Bengkalis jika ditarik antara kerajaan Siak yaitu Raja Kecik dengan Kerajaan Johor, Malaysia terdapat hubungan kekeluargaan atau emosional yang sangat kuat.

"Nah, hal inilah akan mempermudah urusan kita terkait dengan Malaysia dalam membangun PLBN di negara Malaysia dan sejumlah pertimbangan lainya," ujarnya yang saat ini sedang mengembangkan objek wisata pantai Raja Kecik di Desa Muntai Barat dan membangun dermaga kayu sepanjang 1 km dari  bibir pantai.

Menanggapi usulan masyarakat, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan, Pemkab Bengkalis sudah membuat usulan ke pemerintah pusat, bahkan saat Presiden RI datang ke Desa Muntai Barat saat penanaman mangrove, pihaknya sudah mengusulkan agar daerah itu dijadikan daerah konservasi sumber daya mangroves.

"Sudah kami usulkan masalah reboisasi mangrove. Kalau usulan masyarakat terkait menjadikan Desa Muntai sebagai daerah PLBN, maka ini akan menjadi perhatian kami dan akan kami usulkan," ujarnya.

Ia mengaku, pembangunan di Pulau Bengkalis ini harus sama-sama diperjuangkan, karena tingkat abrasi pantai di Pulau Bengkalis ini sangat tinggi. Masalah abrasi perlu penanganan khusus dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pusat juga sudah menganggarkan dana untuk penanaman mangrove di wilayah pesisir pantai yang ada di Bengkalis.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya yang diwawancari Riau Pos saat kunjungannya bersama Prosiden RI beberapa waktu lalu juga menyampaikan, bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kondisi abrasi di pantai Desa Muntai Barat dan umumnya di Pulau Bengkalis terjadi abrasi yang sangat memprihatinkan.

"Tentu untuk pembangunan infrastruktur pendukung akan kami sampaikan ke Kementerian PUPR dan juga sudah disampaikan ke Pak Solihin untuk memperjuangkan PLBN Desa  Muntai ini ke instansi terkait," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam mengaku siap mendukung usulan masyarakat Desa Muntai Barat dan dukungan ini juga harus dilakukan oleh pemerintah, baik Riau maupun Bengkalis. Tentu ini perlu kajian yang mendalam, jika perlu pemerintah pusat yang melakukan kajiannya.

"Ya, kami sangat mendukung usulan masyarakat, jika perlu kami akan memperjuangkan usulan ini sampai ke pusat," ujarnya.

Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan usai menjadi inspektur peringatan Hari ke-93 Sumpah Pemuda di Desa Muntai Barat juga mendukung usulan tokoh pemuda, Solihin dan agar usulan PLBN ini segera terealisasi.

"Kami sangat mendukung. Karena ini nantinya akan sangat menguntungkan masyarakat. Apalagi adanya perdagangan lintas batas yang akan memperpendek jarak tempuh ke Malaysia. Karena sejak dulu masyarakat Pulau Bengkalis sudah melakukan hubungan kerja sama perdagangan. Tentu dengan adanya PLBN Muntai Barat ini sangat menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Sedangkan Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Himawan MM SMC melalui Danposal Muntai Yasin saat diminta tanggapannya terkait usulan masyarakat, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp sejak dua hari belum memberikan penjelasan resmi.

"Bang, jawaban masih menunggu Danlanal ya, masih keluar kota. Kalau saya bikin statment takut nggak sesuai," ujarnya seperti pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Riau Pos, Kamis (28/10).***