Laporan HELFIZON ASSYAFEI, Panam
Keluhan masyarakat soal pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) terus muncul. Namun perbaikan pelayanan publik ini tak kunjung segera dilakukan. Mengapa?
Dunia menyusut seperti sebuah loket kecil di sebuah kantor kecamatan. Lelaki-perempuan berkerumun di depan loket kecil yang agak kusam pagi menjelang siang di kantor Kecamatan Tampan, Kamis (26/4).
Di atas loket kecil itu ada baliho persegi panjang. Tertera di baliho itu tata cara pengurusan kartu tanda penduduk (KTP).
Semua pengurusan itu sepertinya tampak mudah, murah dan cepat. Di bawah baliho tak tepat janji itu, lelaki perempuan berkeringat menunggu namanya dipanggil petugas. Ada yang sudah tiga pekan hingga dua bulan menanti KTP selesai namun tak kunjung selesai. Semua menggerutu kesal. Waktu habis tetapi urusan tak selesai-selesai.
Riau Pos ada di antara kerumunan para pengurus KTP itu. Ada seorang petugas berseragam coklat tanpa tanda lambang apapun di bajunya. Ia jelas bukan PNS di sana.
Entah petugas honor entah karyawan harian pencari tumpukan KTP yang telah siap di bagian pengurusan itu tak jelas juga. Bintik keringat muncul di keningnya.
Di dalam ruangan yang dibatasi kaca dengan warga yang berjubel mengurus KTP itu sejumlah orang tidak berpakaian seragam PNS juga hilir mudik masuk dan ikut mencari-cari di tumpukan dokumen itu.
Riau Pos penasaran siapa mereka. Dari keakraban obrolan mereka dengan petugas berseragam PNS, Riau Pos jadi tahu mereka ternyata para RW dan RT yang kerap mangkal di sana.
Keributan kecil dan komplain kerap terdengar. Jawaban petugas standar saja. ‘’Belum turun dari dinas (Disdukcapil, red),’’ ujar mereka. Entah iya entah tidak. Konon ada berkas yang sudah lengkap tetapi berhari-hari tak dikirim ke dinas. Mereka tak pernah kena tegur juga sehingga budaya serupa terus berulang. Tak ada jalan keluar dari petugas di sana kecuali kalimat ini:
‘’Datang seminggu lagi mungkin sudah siap’’. Mereka tak peduli warga perlu KTP hari ini. Kata seminggu lagi seperti mantra mujarab melepaskan diri dari desakan pengurus KTP.
Wardi, seorang warga yang perlu KTP mendesak untuk membayar pajak motor nekat masuk dan minta solusi. Oleh si staf di kecamatan diberi jalan dengan membuatkan surat keterangan dalam pengurusan.
Astaga, biayanya Rp10.000. Padahal harusnya KTP-nya sudah selesai dua bulan lalu tapi tak selesai kena biaya lagi. Padahal lagi, biaya pengurusan KTP saja Rp13.000. Artinya harga selembar surat keterangan dalam pengurusan mencapai 70 persen dari harga KTP sebenarnya. Keluar dari kerumunan orang yang berdesakan itu ia mengelap dahinya.
‘’Ya ampun seperti mengurus kartu tak peduli. Mereka tak peduli urusan kita perlu KTP atau tidak,’’ ujarnya ngeloyor pergi.
Jauh dari kegaduhan di loket kecil kusam kantor camat ini Riau Pos membayangkan tuan Disdukcapil di ruang kerja kantornya yang megah, berhawa sejuk dari AC merk terbaru. Terbayang jawabannya di media massa lokal.
‘’Blanko habis. Tapi tak apa sekarang sedang dicetak,’’ ujarnya. Ia juga mengakui ada kesalahan anggotanya di UPTD kecamatan yang lambat mengirim berkas. Sudah, begitu saja alasan di koran. Selesai masalah baginya. Tapi tidak bagi warga yang terus berdesakan menunggu selesainya kartu identitas itu. Jauh dari semua kegaduhan di loket kecil ini tuan berambut rapi disisir ke belakang dan murah senyum itu terlihat seolah sibuk di ruangannya. Sementara orang-orang di luar sana tetap berjubel sambil menanti entah kapan kartu tak pedulinya selesai.
Lebih Pilih Pakai Calo
Dalam pada itu, karut-marut pengurusan KTP biru membuat sebagian warga kota lebih memilih memakai jasa calo. Cukup dengan bayaran Rp200 ribu sampai Rp400 ribu, KTP biru bisa selesai dalam waktu sepekan.
Seperti yang dilakukan oleh RAS (26) warga Simpangtiga yang ditemui Riau Pos.
‘’Waktu untuk mengurus KTP sendiri itu lama, bisa-bisa menguras waktu. Sementara kita harus kerja dan tentunya itu lebih penting. Teman saya mengurus sendiri saja sejak Februari yang lalu sampai sekarang belum selesai mengganti KTP-nya yang hilang. Dari pada pusing-pusing kebetulan ada orang yang nawarkan jasa kita gunakan saja. Biar saja bayar Rp250 ribu yang penting capat selesai,’’ jelas RAS.
Dijelaskannya, pada awalnya dia sempat binggung dengan pengurusan KTP maupun e-KTP yang hanya tinggal beberapa hari lagi habis.
Saat dalam kondisi kebinggungan, ada orang yang menanyakan dan menawarkan jasanya di Kantor Disdukcapil Pekanbaru di belakang Hotel Mayang Garden. Dalam penjelasannya, dia hanya dimintai KTP lama yang sudah kadaluarsa serta KK.
Setelah itu, uang yang dijelaskannya sebagai alasan untuk biaya administrasi percepatan sebesar Rp250 ribu. Tanpa pikir panjang, dia langsung menerimanya dan memberikan uang tersebut sebelum dikatakan akan menghubunginya begitu KTP selesai. Selang sepekan, KTP yang diurus oleh calo tersebut sudah selesai dan diterimanya. (eko/yls)
