JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus menjadi sorotan publik. Kini bahkan muncul usulan adanya penyuntikan dana atau bail out terhadap Jiwasraya.
Namun, hal itu mendapat penolakan dari anggota Komisi VI DPR fraksi PDI-Perjuangan Deddy Sitorus. Menurut dia, penyuntikan dana Jiwasraya tidak akan menyelesaikan masalah, malahan dapat membuat masalah yang baru.
“Saya sebagai politisi PDI-P tidak setuju kalo bail out, secara pribadi ya, kenapa? Pertama kita punya pengalaman buruk soal bail out. Kita tahu bagaimana bail out di masa lalu yang melahirkan permasalahan baru,” katanya di Jakarta, Minggu (29/12).
Kemudian, dikhawatirkan juga perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya akan mengikuti langkah tersebut. Mengingat Jiwasraya sendiri meminta dana talangan sebesar Rp 32 triliun.
“Ini nanti menjadi kebiasaan, pesta pora di dalam satu perusahaan pemerintah lalu uang rakyat yang harus menalangi,” katanya.
Padahal sebelum sampai harus ditalangi, lanjut dia, masih banyak proses yang bisa dijalankan. Salah satunya adalah pembentukan anak usaha, yakni PT Asuransi Jiwasraya Putra untuk menarik investor.
“Pembentukan Jiwasraya Putra untuk menjadi mediator dalam proses menangani gagal bayarnya itu, tetapi sampai sekarang tidak ada kepastian soal itu, padahal sudah ada tiga investor yang sudah di-bidding untuk menjadi investor baru di situ. Nah, nanti holdingisasi dan restrukturisasi juga akan dilakukan sehingga saya kira ini tidak akan sampai bail out,” tambahnya.
Meskipun menolak adanya bail out, dia belum bisa menyampaikan keputusan resmi dari partainya. “Saya belum bisa bilang PDI-P (setuju atau tidak), karena kita di komisi VI baru akan dipanggil tanggal 7 Januari oleh fraksi partai kita untuk membedah kasus ini secara mendalam,” jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan juga memastikan tidak akan ada anggaran untuk Jiwasraya tahun depan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
