JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Persoalan dividen BUMN di 2018 dan usulan baru Penyertaan Modal Negara (PMN) dibahas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun Sri Mulyani hadir di komisi VI untuk menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih "dicekal" hadir ke DPR. Hal itu sesuai Surat Presiden RI Nomor: R-39/Pres/06/2016 tentang penunjukan sementara waktu menteri keuangan untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, target dividen atau setoran dari BUMN dalam RAPBN sebesar Rp43,69 triliun.
"2018 kami akan minta BUMN untuk yang ada di nota keuangan, ditargetkan total dividen BUMN Rp43,69 triliun," katanya di ruang rapat komisi VI, Jakarta, Rabu (30/8).
Dia menerangkan, target itu dikontribusikan dari 26 BUMN yang sudah go public sebesar Rp23,14 triliun, 81 BUMN non go public sebesar Rp19,5 triliun, 18 BUMN yang shareholder-nya pemerintah minoritas sebesar Rp112 miliar, dan 5 BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp906 miliar.
"Ini adalah kontribusi dari sisi keuangan negara, BUMN tidak hanya bayar dividen ke pemerintah, tapi juga memberikan visi misi pembangunan," paparnya.
Dia memaparkan, setoran dividen ke negara sejak 2013 meningkat dengan baik. Hingga semester-I 2017 ini, setoran dividen yang masuk sebesar Rp32 triliun.
"Kalau dividen sejak 2013 itu Rp34 triliun, lalu meningkat menjadi Rp40 triliun, dan di semester I-2017 sudah setor Rp32 triliun," tuntasnya. (cr4)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
