JAKARTA (RP) - Disebutnya nama adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo (HEW) yang diduga ikut menerima aliran dana Bank Century, nampaknya menjadi bola panas.
Dua partai internal koalisi yang selalu kritis, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa HEW.
‘’Harus disikap dengan cermat. Tidak ada urusan dengan koalisi,’’ ujar Aboe Bakar Alhabsy, anggota Fraksi PKS dalam Refleksi Akhir Tahun PKS di Amadeus Cafe, Jakarta, kemarin (28/12).
Menurut Aboe, dalam konteks dugaan keterlibatan HEW, siapapun pihak dari manapun partainya tidak bisa lepas dari jerat hukum. Meski HEW adalah kader dari Demokrat, bukan menjadi halangan bagi PKS untuk meminta KPK memeriksa yang bersangkutan. ‘’Itu bukan alasan untuk tidak mendorong penegakan hukum,’’ ujar Aboe.
Wakil Ketua Fraksi PKS M Sohibul Iman menambahkan, KPK harus menelusuri nama-nama baru yang terungkap dalam hasil audit investigatif lanjutan BPK. Selain HEW, memang ada sejumlah nama-nama baru yang disebutkan oleh BPK dalam hasil auditnya. ‘’Audit BPK itu bukan akhir dari Century. Itu tetap jadi pintu masuk,’’ ujar Sohibul.
Menurut dia, jika memang audit investigatif lanjutan BPK tidak memuaskan, DPR melalui tim pengawas kasus bank Century bisa mengajukan mekanisme lain. Hal itu tidak menutup kemungkinan. Namun, saat ini, apa yang sudah disampaikan oleh BPK patut untuk ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. ‘’Kita ingin diusut tuntas. Presiden SBY juga pernah menegaskan itu,’’ ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir juga meminta KPK untuk bisa melakukan pemeriksaan atas hasil audit investigatif BPK. Dalam hal ini, KPK jangan lagi menjadi lembaga yang takut untuk memeriksa pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
‘’Kami meminta KPK harus sikat siapapun yang terlibat, mau itu penguasa, HEW, atau siapa pun itu harus disikat,’’ kata Nudirman.
Sosok HEW selama ini memang diidentikkan dengan adik dari ibu negara Ani Yudhoyono itu. Dalam laporan audit investigatif lanjutan Century, BPK menemukan transaksi penukaran valas dan penyetoran hasil penukaran valas dari HEW dan SKS (istri HEW). HEW dan SKS adalah nasabah Bank Century sejak Januari 2007.
BPK berkesimpulan, transaksi HEW dan SKS itu patut diduga tidak wajar karena AFR, petugas Bank Century, menyatakan tidak pernah menerima fisik valas dari SKS dan HEW untuk ditukarkan ke rupiah.
Namun, BPK belum menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Century karena belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan.
Terpisah, lingkaran istana merespon hasil audit forensik BPK dengan menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Presiden SBY memiliki sikap yang jelas dalam kasus Bank Century.
‘’Beliau memersilakan untuk menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme dan proses hukum yang berlaku di negara ini,’’ katanya.
Dia meminta untuk memercayakan pada lembaga yang kompeten untuk memproses hasil audit tersebut.
‘’Bagaimanapun, laporan itu masih tetap akan ada prosesnya dan saya kira tidak sepatutnya kalau kita mengambil kesimpulan dini sebelum dari lembaga resmi,’’ kata Julian.
Saat ditanya respon presiden tentang salah satu anggotanya disebut dalam hasil audit forensik, Julian mengaku tidak bisa menyampaikannya.
Namun dia mengasumsikan jika suatu modal pada satu bank dianggap bermasalah atau pailit, tidak serta-merta nasabah bersalah. ‘’Jadi tidak berarti rekening seseorang di bank sebagai sesuatu yang bermasalah. Tapi nanti kita lihat ya,’’ tutur Julian.(bay/fal/dyn/izl)
