INHIL (RIAUPOS.CO)-BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima raport Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Senin (28/1). Penerimaan penghargaan itu, bermula saat pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI menilai bahwa bobot penilaian SAKIP Kabupaten Inhil mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Rapor SAKIP berisikan hasil evaluasi yang disertai rekomendasi perbaikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Salah satunya adalah Kabupaten Inhil.
Menurut Bupati, Rapor SAKIP yang diterimanya merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Meski masih berpredikat CC, namun total atau bobot penilaian mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 lalu.
“Ada kebanggaan, ada pula hal yang jadi pertimbangan untuk perbaikan,”kata Bupati. Dia berharap kedepan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil dapat lebih baik lagi.
Dijelaskan Bupati, rapor SAKIP bukan hanya menekankan pada nilai yang diperoleh. Namun, lebih difokuskan pada langkah -langkah yang diambil kedepan sebagai wujud upaya perbaikan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). “Melalui Rapor SAKIP ini tentunya kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap jajaran Pemerintahan,” papar Bupati.
Terutama yang berkaitan dengan persoalan kemampuan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran demi memberikan pelayanan optimal dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Meski demikian, Bupati meminta agar setiap perangkat daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar dapat direalisasikan tepat sasaran sebagaimana disaat awal penetapan. “Mudah-mudahan kedepan kita juga mampu memberikan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan,” harapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Inhil masuk ke dalam wilayah I evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Yang mana wilayah I meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.(adv)
