PEKANBARU (RP) — Ranperda Kelistrikan Riau yang mewajibkan perusahaan menyumbangkan listrik, secara tegas ditolak oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau.
Terkait pengadaan listrik, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adalah menjadi tanggung jawab negara, walaupun swasta juga dapat berpartisipasi.
‘’Karenanya, ketika elektrifikasi di Riau belum dapat memenuhi keperluan listrik masyarakat khususnya dunia usaha, maka dunia usaha yang beroperasi di Riau telah berpartisipasi membangun pembangkit terutama dalam memenuhi keperluan listrik untuk operasional perusahaan,’’ kata Muhammad Herwan, Direktur Eksekutif Kadin Riau, kepada Riau Pos, Ahad (27/10).
Semestinya, kata Herwan, pemerintah memberikan apresiasi terhadap upaya dunia usaha Riau ini. Setidaknya dalam perspektif luas.
Dunia usaha telah membantu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan elektrifikasi di Riau yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.
Hal ini, jelas Herwan, sebenarnya bagi dunia usaha menambah beban biaya selain daya saing produk industri Riau semakin rendah karena biaya listrik tinggi.
Tidak seperti industri di Jawa yang mendapatkan listrik murah yang disupplay oleh PLN. Ini patutnya menjadi perhatian PLN dan pemerintah daerah.
‘’Harus dipahami bahwa bagi dunia usaha, listrik adalah jantungnya investasi. Ketersediaan listrik, sebenarnya menjadi faktor awal untuk investor berinvestasi, disamping insfrastruktur lainnya,’’ ujarnya.
Kata Herwan, solusi masalah kelistrikan di Riau sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya kebersamaan stake holder, tetapi tentunya dalam posisi yang sejajar bukan dengan cara dan pendekatan mewajibkan pengusaha sebagaimana klausul yang ada dalam Raperda Kelistrikan tersebut.
Rumusan rencana strategis dan kebijakan kelistrikan Riau, menurut Herwan, tidak hanya mengatasi kondisi saat ini tetapi secara komprehensif juga mengantisipasi pemenuhan pasokan listrik jangka panjang.
‘’Dalam konteks ini, PLN dan juga pemerintah daerah mesti cermat mem-forecasting pertumbuhan industri yang memerlukan energi listrik. Harapan dunia usaha, permasalahan listrik di Riau dapat segera teratasi dan tidak lagi mengganggu aktivitas rakyat maupun dunia usaha,’’ tutupnya.(mnf)
