JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Freeport Indonesia (PT FI) akhirnya mendapat kepastian berbisnis di Indonesia. PT Inalum (Persero) meneken perjanjian pembelian (SPA) 51 persen saham divestasi dengan Freeport McMoran dan Rio Tinto. SPA itu merupakan tindak lanjut dari head of agreement (HoA) yang sudah ditandatangani pada 12 Juli 2018.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan, pemerintah akan menerbitkan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) 2 x 10 tahun hingga 2041 bagi PT FI sebagai pengganti KK (kontrak karya). Tetapi, IUPK baru diberikan seusai pembayaran transaksi divestasi oleh Inalum tuntas.
”Setelah ini kita menunggu. Tapi, kalau ditanya kapan, bergantung selesai transfer pembayaran Inalum kepada Rio Tinto dan FCX (Freeport McMoran),” ujarnya di Kementerian ESDM, Kamis (27/9).
Perjanjian itu merupakan yang terakhir guna menyelesaikan proses divestasi. Isinya mencakup divestasi agreement, shareholder agreement, serta exchange agreement. Divestasi agreement mencakup kesepakatan transaksi saat ini. Sedangkan shareholder agreement adalah perjanjian antara dua pihak dengan Rio Tinto tentang pengelolaan PT FI pasca divestasi yang berlaku hingga 2041.
Rencananya, ada 6 direksi dengan 3 direksi berasal dari Inalum dan 3 direksi dari Freeport Indonesia. ”Jadi, semua selesai, mengikat. Jadi, kita tinggal selesaikan, izin dokumen, administrasi dan tinggal bayar,” imbuh Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin.
Budi menyatakan, keseluruhan transaksi dapat diselesaikan pada November mendatang sesuai kesiapan pendanaan dari 11 bank yang membiayai divestasi senilai 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp57 triliun itu.
Dijelaskan, salah satu hal yang menyita waktu cukup lama adalah izin anti-trust dari Cina lantaran ekspor tembaga Freeport banyak ke Negeri Panda tersebut. ”Sebab, Cina tidak mau membeli hasil ekspor Freeport jika terjadi merger dengan dominasi saham dimiliki entitas baru,” tambah mantan direktur utama Bank Mandiri tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan, penundaan pembayaran hingga November dilakukan lantaran diperlukan konfirmasi terlebih dahulu ke negara-negara tujuan ekspor. ”Targetnya November semua sudah beres,” urainya. Kewajiban PT FI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 hingga 2,6 juta ton per tahun juga akan terus dimonitor pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, divestasi itu merupakan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan yang terbaik. Dari sisi penerimaan negara, smelter untuk downstrem, pengelolaan, dan menghormati hak investor yang datang ke Indonesia.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, perjanjian tersebut merupakan titik sangat penting untuk mencapai kesepakatan. ”Karena kami pernah memiliki perbedaan pendapat untuk menjual PT FI ke pemerintah,” ujarnya.(vir/c10/oki/kom)
