PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ir Nofrizal MM resmi terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran se-Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Riau periode 2018-2023, Kamis (26/4).
Owner Resti Menara Hotel itu, terpilih secara aklamasi dalam Musda IX BPD PHRI Riau IX Provinsi Riau 2018 yang berlangsung di Hotel Furaya Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dan dihadiri Kepala Dinas Pariwisasta Provinsi Riau Fahmizal ST Msi, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kemitraan Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI Maulana Yusran, Ketua Koordinator PHRI Wilayah Sumatera Deni Wardana beserta seluruh BPC PHRI kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Terpilihnya Nofrizal ini menggantikan posisi Ketua PHRI Riau sebelumnya yang dinakhodai Drs Ondi Sukmara Msc selaku Owner Hotel Furaya Pekanbaru.
Ketua BPD PHRI terpilih Ir Nofrizal mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para anggota Musda IX BPD PHRI Riau yang telah memilih dirinya untuk menakhodai PHRI selama 5 tahun mendatang.
Dirinya sendiri, memiliki visi untuk turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan secara serasi dan seimbang antara pemerintah, masyarakat, dan stage holder (swasta).
Sedangkan misinya yaitu meningkatkan potensi wisata dan kunjungan sehingga dapat menumbuhkembangkan iklim usaha perhotelan dan restoran yang sehat.
Apalagi saat ini, jasa perhotelan di Pekanbaru sangat bergantung dari program pemerintah daerah dan pelaku bisnis, karena Pekanbaru bukan tujuan wisata yang menarik dan ramai dikunjungi wisatawan.
Adanya cara pandang berbeda sehingga pelaku usaha mengatakan over supply kamar hotel. Tetapi pemerintah mengatakan potensi membuka usaha baru perhotelan masih sangat menjanjikan akan dapat meningkatkan PAD ini, bertolak belakang dengan persepsi pengusaha yang mencari okupansi hotel.
Akibatnya, tumpukan hotel terjadi dan membuat semakin rendah okupansi karena jarang dikunjungi tamu. Perang tarif tak terelakkan sehingga standarisasi dan klasifikasi hotel diabaikan demi kelangsungan usaha.
Saat ini, ada 102 hotel yang beroperasi di Pekanbaru termasuk 25 hotel berbintang 3 dan 4. Beberapa pihak hotel mengakui sepi pengunjung dan menyebabkan mereka banting harga.
“Kami akan membawa PHRI Riau untuk dapat memberikan solusi terkait dinamika dan masalah sosial kepariwisataan. Dengan melakukan pemetaan pembangunan akomodasi pariwisata di Riau terutama di Pekanbaru,” tutur Nofrizal.
Lanjutnya, langkah pasti pemerintah akan melakukan moratorium izin usaha perhotelan apabila tidak seimbangnya supply-demand, terutama untuk usaha penginapan, guest house, homestay, serta sinergi antara pemerintah daerah dan PHRI, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kepariwisataan diharapkan mendengarkan saran atau rekomendasi PHRI.(cr2)
