PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Produk industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), belum terpasarkan dengan maksimal. Pelaku usaha sulit untuk menembus pasar global untuk memasarkan produknya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, data yang diterima pihaknya pada 2018, IKM Riau mencapai 8.794. Sedangkan UMKM mencapai 500 ribu lebih yang tersebar di 12 kabupaten/kota se-Riau .
“Ribuan IKM dan UMKM itu menghasilkan berbagai jenis industri unggulan. Usaha unggulan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota,” kata Ahmad Hijazi, kemarin di Pekanbaru.
Misalnya kata dia, untuk bahan baku sagu terdapat di Kepulauan Meranti dan Bengkalis, kelapa ada di Indragiri Hilir dan Pelalawan, ikan air tawar di Kampar dan ikan laut di Rokan Hilir, serta hasil perkebunan dan pertanian di 12 kabupaten/kota se-Riau.
Potensi tersebut, menurut Ahmad Hijazi, telah dikembangkan masyarakat menjadi industri-industri kerajinan dan kreatif. Hal ini sangat membantu terhadap perekonomian masyarakat.
Seperti industri tenun, bordir, batik maupun industri kecil lainnya yang berpotensi dari sumber daya manusia, yang kemudian digabungkan terhadap kebiasaan dan budaya, sehingga menghasilkan industri kreatif yang bernilai ekonomis.
“Itu semua membutuhkan promosi dan pasar. Baik itu pasar regional maupun global. Sebab perkembangan globalisasi, dampak yang sangat dirasakan adalah tantangan daya saing. Terutama dalam mengakses pasar global,” ujarnya.
Karena itu, kata Ahmad Hijazi, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus disikapi secara cepat. Baik oleh pelaku usaha dan pengusaha industri kecil, serta dorong oleh pemerintah.
“Itu menuntut adanya kemampuan, kapasitas sumber daya dan meningkatkan akses pasar. Sehingga produk industri di Riau dapat dikenal masyarakat luas, dan bisa menembus pasar global,” jelasnya.
Ahmad Hijazi mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan UMKM ini. Sebab, di tengah-tengah kegoncangan perekonomian saat ini, UMKM telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat.
Terbukti bahwa pada 2017, UMKM memiliki sumbangan sebesar 60,34 persen terhadap PDB nasional, dan pada tahun 2013. Untuk tenaga kerja, UMKM menyumbangkan 96,99 persen dari seluruh serapan tenaga kerja.
Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap sumbangan pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan usaha dari semua pihak untuk secara bersama-sama mengembangkan perekonomian masyarakat yang mengarah kepada pengembangan sektor riil dengan memberdayakan UMKM.
Tapi, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah askes pembiayaan. Dari 526 ribu UKM dan UMKM di Riau, yang memanfaatkan program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah tahun 2018 sebanyak sekitar 77.321 atau 14,7 persen.
“Artinya masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan program pemerintah tersebut. UMKM perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Baik dalam bentuk bimbingan usaha, penyediaan sarana usaha, pelatihan cara memproduksi barang, pelatihan cara pemasaran hasil produksi maupun fasilitasi permodalan murah,” kata dia.(dal)
