PEKANBARU (RP) — Baru melaksanakan tugas dan masuk kantor, Senin (25/11) Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri) Djohermansyah Djohan mulai mempelajari berbagai permasalahan dan kondisi di Riau.
Salah satunya dalam perjuangan merebut pengelolaan Blok Siak. Ia berjanji akan memanfaatkan kekuatan di Jakarta.
“Waktu memang masih sangat singkat sekali. Kita sekarang menunggu waktu pertemuan dengan Menteri ESDM. Harusnya bisa jatuh ke daerah untuk dikelola, nanti akan kita perjuangkan bersama,” paparnya menjawab Riau Pos di kantor gubernur.
Dengan komitmen empat bupati yaitu Kampar, Bengkalis, Rohil dan Rohul, serta dukungan Pemprov Riau dan penguatan BUMD yang disiapkan, PT Riau Petroleum harus bisa dimaksimalkan dalam merebut pengelolaan migas dimaksud.
“Ini peluang bagus bagi daerah dan saya yakin kita bisa merebutnya melalui mekanisme yang sudah disiapkan,” sambungnya.
Saham Dominan Harus Diperjuangkan
Rencana penunjukan PT Pertamina dalam mengelola Blok Siak melalui sebuah konsorsium bersama PT Riau Petroleum harus benar-benar diperjuangkan Pemprov Riau. Salah satu hal yang harus direbut, berdasarkan pengalaman pengelolaan Blok CPP oleh konsorsium Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako adalah merebut saham dominan.
Hal ini diharapkan salah seorang profesional migas asal Riau, Azizon Nurza. Saat berbincang dengan Riau Pos, akhir pekan lalu, menurutnya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai harapan seluruh daerah sehingga pengelolaan blok migas menghasilkan untung, Pemprov harus bisa belajar dari pengalaman blok lainnya.
“Pemprov harus mengupayakan hak saham 60:40. Karena jika berbagi 50:50 maka akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait operasi nantinya. Bisa dilihat saat konsorsium pengelolaan Blok CPP,” ujarnya.
Komposisi pemegang saham prioritas yang menjadi sorotan Azizon karena ia pernah menjabat posisi strategis di BOB, yang mengelola Blok CPP hingga kini. Selain itu, lanjutnya Pemprov dalam rekrutmen tenaga kerja khususnya dari unsur Riau Petroleum harus dilakukan secara profesional sehingga didapat menyamakan gerak langkah dengan profesional Migas yang sudah ditempa puluhan tahun di Pertamina.
“Demikian pula dalam jajaran top manajemen konsorsium nanti, Riau Petroleum harus menempatkan perwakilan yang sangat memahami bisnis perminyakan bukan orang politik sehingga program-program operasi migas dalam mencapai target bisa tercapai,” sambungnya.
Dalam menghasilkan keputusan sesuai harapan tersebut, langkah yang harus dilakukan menurut Azizon adalah mempersiapkan tim lobi yang harus kuat dan memahami betul masalah dengan bercermin dari pengalaman di Blok CPP dan Blok Langgak. “Sebab yang memutuskan nantinya adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM,” tutupnya.(egp)
