PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sampai saat ini penyaluran Pertalite di Provinsi Riau sudah mencapai angka 85 persen. Diprediksi kuota Pertalite yang hanya mampu bertahan hingga pertengahan Oktober mendatang.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Baharufahmi saat menjadi pembicara di acara "Diskusi Penyesuaian Harga BBM, Apa Perlu" yang ditaja oleh Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Senin (26/9/2022).
"Kuota Pertalite untuk Provinsi Riau adalah 806.064 kiloliter dan hingga akhir Agustus penyalurannya untuk Riau sudah mencapai 684.207 kiloliter atau sudah mencapai 85 persen," ujar Baharufahmi.
Sementara itu untuk Biosolar, hingga akhir Agustus penyaluran sudah di angka 604.520 Kiloliter atau 76 persen dari kuota Riau.
"Untuk kuota Riau itu 795.000 kiloliter. Kini sudah tersalurkan 604.520 kiloliter," sebutnya.
Dikatakan Baharufahmi lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah mengirimkan surat permohonan penambahan Kuota kepada BPH migas sebanyak tiga kali yakni pada bulan November 2021, Maret 2022 dan Agustus 2022.
"Jadi Pak Gubernur sudah tiga kali mengirim permohonan dan memang hingga saat ini belum ada informasi terkait persetujuan penambahan kuota. Harapannya tentu di triwulan keempat ini ada kabar baguslah dari BPH Migas," sebutnya.
Disinggung terkait bagaimana jika kuota Pertalite dan Biosolar habis sebelum ada penambahan dari BPH Migas, Baharufahmi mengatakan jika berdasarkan rapat terakhir bersama Kapolda Riau dan Kejati, Pertamina mengatakan jika pihaknya tetap akan menyalurkan BBM sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari daerah.
"Kalau kata mereka gitu, mereka akan tetap mendistribusikan sesuai dengan permintaan daerah. Seperti apa dan entah bagaimana nantinya. Pokoknya jawaban mereka seperti itu. Mereka akan tetap menyalurkan sesuai permintaan daerah," ungkapnya.
"Mudah-mudahan kita segera mendapat kabar baik di akhir tahun atau triwulan empat sehingga kuota di Riau dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," imbuhnya.
Sementara Guru besar UIR Prof Dr H Sufian Hamim SH MSi menjelaskan alokasi subsidi ada anggaran untuk membantu masyarakat. Seharusnya golongan menengah ke bawah semakin rendah golongannya semakin besar subsidi yang diberikan.
Dengan dilihat jumlah masyarakat miskin di Indonesia lebih kurang 2 juta kk (99 persen), untuk Riau sekitar 7 persen, seharusnya subsidi BBM dialokasikan ke masyarakat miskin. Namun kenyataannya tidak demikian, subsidi ini merata, termasuk orang kaya bisa menikmati subsidi.
"Terjadinya kenaikkan harga ini akibat perang Ukraina. Harga pertalite Rp18 ribuan sementara Indonesia harganya Rp 10 ribu, artinya ada zubsiy yang diberikan pemerintah sebesar Rp8 ribu per liternya," ujarnya.
Laporan: Henny Elyati (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
