JAKARTA (RP) - Krisis kelangkaan solar di sejumlah daerah sepertinya bakal teratasi. PT Pertamina (Persero) memastikan bakal membuka keran kuota bulan depan untuk mengatasi krisis solar. Mulai, Kamis (25/4), perusahaan migas pelat merah itu telah membagikan pasokan berlimpah ke sejumlah daerah.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan pihaknya sudah mendistribusikan solar bersubsidi berlebih ke berbagai daerah sejak Selasa (23/4). Rata-rata penyaluran tersebut melebihi 30 persen dari kuota. "Ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah untuk mengatasi antrean pembeli solar bersubsidi di SPBU," katanya.
Pasokan tambahan tersebut bergantung kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya pasokan untuk Jateng dan DI Jogjakarta naik 44 persen dibandingkan hari normal. Yakni dari sekitar 5.000 kiloliter (kl) per hari menjadi 7.200 kl per hari. Kemudian pasokan untuk Jawa Timur naik 20 persen menjadi 6.000 kl per hari.
"Sumatera Selatan juga naik dari 7.000 kl menjadi 9.500 kl per hari. Sedangkan wilayah Kalimantan naik dari 1.700 kl menjadi 2.100 kl per hari. Bahkan di beberapa daerah spesifik kami tambah pasokan dua kali lipat daripada hari normal. Misalnya Tuban dan Banyuwangi," tambahnya.
Selain membuka keran, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Hal itu dilakukan untuk mengatur penyaluran solar bersubsidi serta mengawasi situasinya. Karena itu dia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif soal penyaluran solar.
"Misalnya di Kalimantan. Penyaluran solar bersubsidi relatif teratur. Itu setelah pemerintah daerah ikut terlibat dalam pengaturan BBM bersubsidi. Di antaranya dengan penerbitan peraturan daerah mengenai batas pembelian solar bersubsidi," ungkapnya.
Hanung menegaskan, tambahan pasokan tersebut diprioritaskan bagi pemenuhan konsumen yang berhak. "Itu sudah diatur dalam Permen ESDM No.1/2013 dan Permen ESDM No.12/2012. Sebab, masalah ini bukan masalah stok atau distribusi. Tapi merupakan keterbatasan kuota," jelasnya.
Dia merinci, kuota solar bersubsidi di bawah tanggung jawab Pertamina tahun ini memang lebih rendah 8,3 persen dibandingkan realisasi penyaluran tahun lalu. Dari 15,56 juta kl pada 2012 menjadi 14,28 juta kl tahun ini. Hal ini tentu berakibat pada turunnya kuota solar bersubsidi di daerah. "Kalau masalah stok, persediaan solar kami saat ini mencapai 28,5 hari. Jadi pasokan solar sangat aman dan masyarakat tidak perlu khawatir," imbuhnya.
Upaya mengatasi kelangkaan solar juga dilakukan Kementerian Keuangan. Setelah Pertamina menambah pasokan, Kementerian Keuangan kini meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendistribusikan cadangan kuota BBM sebesar 1 juta kl.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, dalam APBN 2013 memang terdapat pos cadangan kuota BBM bersubsidi. "Jadi masih ada satu juta (kl) yang belum dialokasikan. Ini akan digunakan," ujarnya kemarin.
Menurut Anny, cadangan kuota 1 juta kl tersebut tidak dirinci spesifikasinya. Apakah untuk BBM jenis premium atau solar. Karena itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara memberikan keleluasaan kepada BPH Migas untuk mengatur alokasinya. "Jadi bisa solar bisa premium," ucapnya.
Cukup tidaknya kuota BBM bersubsidi yang tahun ini dipatok 46 juta kl akan bergantung kebijakan harga BBM yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. "Tapi kalau memang kuota nanti dianggap kurang, bisa kita lihat dalam APBN-P (APBN Perubahan 2013)," jelasnya.(jpnn)