PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau terus mencarikan solusi untuk formula pengelolaan Blok Siak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memperjuangkan saham dominan dalam persentase pengelolaan ladang minyak tersebut.

Komitmen tersebut menjadi sorotan agar Pemerintah Provinsi Riau dapat berperan maksimal dalam mengoptimalkan peran BUMD di daerah. Upaya itu juga mendapat sinyal positif dari pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Abdi Haro kepada Riau Pos, Selasa (24/12) di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu strategi positif dalam memberikan kesempatan daerah untuk mandiri.

Abdi yang juga merupakan Komisaris Riau Petroleum

itu mengatakan pihaknya mengharapkan saham dominan yang diajukan dapat diakomodir pemerintah pusat. Pasalnya, kerja sama yang dilakukan dengan menggandeng seluruh daerah yang berhubungan langsung dengan areal konsesi Blok Siak.

‘’Persentase yang kita ajukan adalah 51-49 persen. 51 persen untuk Pemerintah Provinsi Riau bersama daerah terkait lainnya, sementara 49 persen lainnya untuk pengelolaan saham di Pertamina,’’ ulasnya.

Saat ditanyakan kemungkinan perjuangan tersebut, dia mengatakan peluang itu cukup besar. Pasalnya, seluruh kabupaten/kota yang terlibat dalam pengelolaam blok siak telah menyatukan komitmen untuk bersama-sama membangun daerah dengan kemandirian BUMD.

‘’Ya, perjuangan terus dilakukan, namun semuanya tentu berproses. Kita bersama BUMD dan pemerintah daerah lainnya tentu mengawal itu secara maksimal,’’ ungkap Abdi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mematangkan persiapan untuk merebut pengelolaan Blok Siak. Empat kepala daerah dari Kabupaten Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir dan Rokan Hulu sudah menyatukan visi untuk bersama-sama mengelola blok siak.(rio)