PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masalah aset sampai saat ini masih menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Pasalnya, banyak aset bernilai tidak terkelola dengan baik. Salah satunya adalah arena atau venue olahraga yang dibangun pada saat Riau menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Hampir semua arena yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar terbengkalai dan lapuk.
Maka dari itu, Gubernur Riau Syamsuar diminta segera bersikap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Ahad (24/2) siang. Kata dia, arena olahraga yang terbengkalai tidak semata hanya persoalan aset. Melainkan ada potensi pemasukan daerah dari sana yang bisa menambah pundi-pundi keuangan.
“Alangkah ruginya kita selama ini aset olahraga yang dibangun dengan uang ratusan miliar itu dibiarkan begitu saja. Selama ini dengan pemerintahan yang lalu kita hanya bisa pasrah. Dengan pemerintahan yang baru kami harapkan persoalan tersebut bisa segera diselesaikan,” sebut Suhardiman.
Ia mencontohkan kondisi Stadion Utama Riau yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan negatif. Dari laporan yang ia terima, sudah banyak tindakan di luar norma terjadi di sana. Seperti perbuatan mesum bahkan aksi perampokan. Itu semua karena sarana prasana penjenjangan stadion tidak dilengkapi. Seperti penerangan jalan dan penerangan lokasi stadion itu sendiri.
“Sudah banyaknya laporan yang kami terima di sana kerap dimanfaatkan untuk perbuatan mesum. Ini kan tidak baik. Kemudian karena minim penerangan juga banyak terjadi perampokan. Seperti begal dan lainnya,” ucapnya.
Jika dibenahi dengan baik, stadion utama bisa dimanfaatkan masyarakat untuk sarana olahraga dan rekreasi. Selain itu bisa juga menghasilkan pemasukan tersendiri dengan diadakan iven-iven olahraga atau musik di sana. Sehingga tidak hanya berdampak pada pemasukan daerah saja.
“Bayangkanlah jika setiap akhir pekan itu ada iven di sana. Stadion itu terang benderang. Orang ramai ke sana. Yang tadinya jualan jagung bakar dengan tenda tertutup untuk masuk itu enggak ada lagi. Pasti jualannya positif,” tukasnya.
Pria bergelar Datuk Panglimo Dalam itu menambahkan, DPRD selama ini sudah berupaya agar seluruh arena bekas PON dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Namun sayang, selama ini usulan dari DPRD tidak pernah mendapat sambutan yang serius dari pemerintah provinsi. Sehingga kondisi yang ada saat ini tidak berubah sama sekali.
“Kami siap jika pemprov ingin berdiskusi dan bertukar pikiran dengan dewan. Bila perlu kita bentuk pansus untuk menangani masalah aset,” tambahnya.(nda)
