JAKARTA (RP) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus mengkaji terkait masa depan pengelolaan Blok Siak di Provinsi Riau. Menyusul akan berakhirnya kontrak PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) pada 27 November mendatang.
“Masih dalam proses evaluasi dari berbagai aspek,” ujar Direktur Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Fadly di konfirmasi mengenai perkembangan Blok Siak di Jakarta, Selasa (22/10).
Namun lanjut Hendra, pihaknya segera akan memutuskan siapa yang akan mengelola Blok Siak ke depan sebelum kontraknya berakhir dengan PT CPI. “Harapannya, sebelum kontraknya berakhir sudah ada keputusan pemerintah,” kata Hendra.
Ia mengaku belum berani menyimpulkan apakah kontrak CPI diperpanjang kembali atau diberikan ke perusahaan lain misalnya BUMD dan BUMN serta swasta nasional sebelum semuanya selesai dievaluasi.
“Semuanya akan kita nilai dengan cermat dari semua aspek,” ucapnya.
Secara terpisah, Kadiv Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro juga berpendapat bahwa nasib Blok Siak harus sudah ditentukan sebelum kontraknya berakhir.
“Harusnya sudah diputus sebelum 27 November, tapi sampai saat ini kita belum memperoleh pemberitahuan dan masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM,” ungkap Elan Biantoro.
SKK Migas sebut Elan, tidak bisa berbuat banyak sebagai penentu kebijakan karena kewenangan sepenuhnya ada di Kementerian ESDM. SKK Migas hanya bisa memberikan rekomendasi terkait pengelolaan Blok Siak ke depan setelah kontraknya berakhir.
“SKK Migas tidak bisa mendesak Kementerian ESDM yang punya wewenang agar masa depan Blok Siak ini cepat ditentukan. Kita hanya mengikuti bisa mengikuti proses yang ada dan menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah,” terangnya.(yud)
