JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Insentif fiskal kembali menjadi senjata pemerintah untuk menarik investasi. Kali ini, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid 8. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket ekonomi jilid 8 ini merupakan kesinambungan dari paket-paket ekonomi sebelumnya. "Intinya masih perbaikan iklim investasi," ujarnya saat mengumumkan paket kebijakan Senin (21/12/2015).
Dia mengatakan ada tiga poin dalam paket ekonomi jilid 8. Pertama, percepatan pembuatan kebijakan satu peta (one map policy) berstandar 1:50.000. Kebijakan ini menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan yang seringkali berbuntut perselisihan antar pelaku usaha atau pelaku usaha dengan pemerintah daerah.
"Tumpang tindih lahan sangat menghambat aktivitas ekonomi, jadi harus diselesaikan," katanya.
Adapun poin kedua terkait percepatan pembangunan kilang minyak atau refinery. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia hanya memiliki kilang dengan kapasitas sekitar 900 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan mencapai 1,3 juta barel per hari sehingga sisanya harus diimpor.
Karena itu, kata Darmin, pembangunan kilang harus segera dilakukan mengingat sudah sekitar 25 tahun tidak ada pembangunan kilang berkapasitas besar di Indonesia. Selain itu, pembangunan kilang juga menjadi bagian dari program peningkatan ketahanan energi. "Jadi pemerintah akan memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi investor kilang," ucapnya.
Darmin menyebut, peraturan presiden (perpres) tentang pembangunan kilang minyak paling lambat akan rampung awal 2016. "Beleid ini mengatur dua skema pembangunan kilang, yaitu penugasan Pertamina dan swasta murni. Khusus Pertamina, tahun depan sudah menyiapkan dana belanja modal hingga 4,2 miliar dolar AS (sekitar Rp57 triliun) yang di antaranya akan digunakan untuk membangun kilang.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Perpres tersebut akan menjadi payung hukum pembangunan kilang minyak di Bontang (Kalimantan Timur) dan Tuban (Jawa Timur) dengan total kapasitas sekitar 150 ribu barel per hari. "Jadi kapasitas kilang kita bisa naik di atas 1 juta barel per hari," ujarnya.
Darmin menambahkan, selama ini investor yang ingin membangun kilang harus bekerja sama dengan Pertamina. Namun ke depan, investor swasta pun bisa dimungkinkan membangun kilang sendiri di Indonesia. Adapun off taker atau pembelinya harus Pertamina. "Kan Pertamina yang mendapat penugasan distribusi BBM ke seluruh Indonesia," katanya.
Sementara itu, poin ketiga dalam paket kebijakan ekonomi 8 adalah insentif fiskal di sektor reparasi atau maintenance pesawat. Insentif ini diberikan mengingat besarnya pasar industri pesawat terbang, namun mayoritas perawatan atau maintenance dilakukan di luar negeri. Rupanya, hal ini dikarenakan besarnya bea masuk impor spare parts atau suku cadang. "Jadi nanti kita permudah masuknya spare parts agar industri maintenance pesawat kita berkembang," ucapnya.(owi)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
