JAKARTA (RP) - Siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan anggaran proyek sport center Hambalang segera terungkap.
Dalam hitungan hari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota VI BPK Rizal Djalil mengatakan, audit proyek Hambalang sudah memasuki tahap akhir. Rencananya Rabu depan (24/10) pimpinan BPK mengadakan sidang untuk menetapkan hasil audit.
‘’Besoknya (Kamis, 25/10, red) sudah bisa diserahkan ke DPR,’’ ujarnya ketika dihubungi JPNN, Ahad (20/10).
Dalam semua audit BPK, proses akhir pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui sidang badan yang diikuti sembilan pimpinan BPK. Nah, Rizal adalah salah seorang di antara unsur pimpinan tersebut.
Terkait dengan dugaan intervensi dalam proses audit BPK, Rizal enggan berkomentar. Menurut dia, materi hasil audit tidak boleh disampaikan sebelum audit tersebut diserahkan kepada DPR selaku pihak yang meminta BPK mengaudit proyek Hambalang. ‘’Sabar saja, tinggal beberapa hari lagi,’’ katanya.
Namun, berdasar pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo, aroma korupsi memang menyengat dalam kasus Hambalang. ‘’Saya tidak bisa katakan materi hasil auditnya. Tapi, intinya, sejak dalam kandungan, Hambalang ini sudah sakit,’’ ujarnya.
Dugaan intervensi menguat seiring dengan tidak dicantumkannya beberapa nama dalam lembar kesimpulan audit pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
Selain Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, beberapa nama perusahaan tidak dicantumkan. Misalnya, PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Sebagaimana diketahui, Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tercatat sebagai komisaris PT Dutasari Citralaras.
Kasus Hambalang memang bertensi tinggi. Banyak nama pejabat, baik di pemerintahan, partai, maupun DPR, yang diduga masuk pusaran kasus itu.
Mulai Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, hingga politikus PDI Perjuangan I Wayan Koster.
Dugaan terseretnya nama-nama besar itu diyakini membuat audit proyek Hambalang menjadi lama. Namun, Rizal membantah tudingan tersebut.
Menurut dia, proses audit memang harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Meski begitu, dia tidak membantah bahwa sidang badan yang mengambil kesimpulan akhir audit bakal alot.
‘’Sekali lagi, semuanya bergantung pada jalannya sidang badan itu,’’ jelasnya.
Di sisi lain, KPK terus melanjutkan penyelidikan kasus dugaan aliran dana dari proyek Hambalang.
Sayang, sejauh ini komisi antirasuah tersebut belum menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
‘’Mengenai aliran dana masih dalam penyelidikan,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Sabtu (20/10) lalu. Penyelidikan yang dilakukan KPK tidak bergantung pada temuan dalam audit BPK. Audit BPK memang bisa menjadi petunjuk. Namun, kasus Hambalang itu tidak bermula dari audit BPK. ‘’Kasus Hambalang berasal dari pengaduan masyarakat,’’ ujar Johan.
PPATK Serahkan Semua LHA Hambalang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) yang terkait kasus pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sudah tidak ada lagi LHA yang akan disusulkan. Artinya, KPK tinggal mendalami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam LHA tersebut.
‘’Semua LHA PPATK terkait Hambalang sudah disampaikan kepada KPK,’’ kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso kepada JPNN, Ahad (21/10) kemarin.
PPATK menyerahkan 10 LHA terkait Hambalang pada Juni lalu. Sebulan setelahnya, KPK menyusulkan 2 LHA kepada komisi antikorupsi. LHA tersebut terkait dengan transaksi individu maupun perusahaan yang berhubungan dengan megaproyek senilai Rp2,5 triliun tersebut.
‘’LHA itu memuat analisis terhadap data transaksi keuangan yang mencurigakan, yang menyangkut hubungan-hubungan transaksi keuangan antarindividu ataupun dengan korporasi,’’ kata Agus.
Andi Bantah Intervensi
Sementara Menpora Andi Alfian Mallarangeng membantah keras kalau dirinya dikaitkan dengan dugaan adanya intervensi dalam proses audit BPK terhadap pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
Dia memastikan tidak pernah melakukan intervensi apapun.
‘’Tidak ada intervensi. Dari saya tidak ada niatan intervensi. Saya tetap berharap BPK bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan adil,’’ kata Andi usai mendampingi Presiden SBY menerima pengurus DPP KNPI di kantor presiden, kemarin (21/10).
Andi sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait kasus Hambalang. Sebelumnya, Menkeu mempertanyakan pengakuan Andi Mallarangeng yang mengaku tidak mengetahui seluk beluk proses proyek senilai Rp1,2 triliun itu.
Menurut Andi, sebagai Menpora, tentu saja dirinya mengetahui proyek Hambalang. Tapi, penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunannya sudah di luar kontrolnya.
‘’Saya sebenarnya tidak ingin berpolemik, apalagi dengan sesama menteri (Menkeu, red). Tapi, saya perlu meluruskan bahwa kalau soal program Hambalang saja tentu saya tahu. Kalau penyimpangan, tidak (tahu, red). Justru kita ini ingin tahu bagaimana duduk perkaranya,’’ tegas Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, itu.(sof/ca/jpnn)
