JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yang mengelola gas di Natuna untuk memberikan alokasi porsi gas yang sama seperti ke pihak lain. Selama ini potensi cadangan gas yang cukup besar di Kepri belum sepenuhnya dinikmati rakyat setempat.
"Gas alam di Natuna yang dialirkan melalui pipa ke Singapura sudah beroperasi lebih dari 14 tahun dan sudah mencapai nilai keekonomiannya. Sehingga kini saatnya memberikan kontribusi kepada rakyat Kepri," kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, dalam pertemuannya bersama Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro di Tanjung Pinang, Selasa (20/10).
Menurut Agung, perlu sinergi dengan PGN, sehingga penyaluran gas ke Kepri bisa terealisasi. "Rakyat Kepri punya hak atas gas Natuna yang selama ini mengalir ke Singapura dan Malaysia. Kami akan minta alokasi gas untuk masyarakat Kepri melalui skema ’participating interest’ sehingga rakyat dapat menikmati energi murah," ujarnya.
Dijelaskan, selain Batam dan Bintan, Agung juga meminta PGN memberi porsi yang sama terhadap Kabupaten Karimun dalam pengembangan infrastruktur gas dari Natuna itu. "Batam, Bintan, dan Karimun harus berkembang secara bersama-sama," katanya. Menurut dia, ketersediaan gas di Kepri akan berdampak juga dengan kesiapan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA).
Kepala Komunikasi Korporat PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, PGN dan Pemprov Kepri akan bekerja sama memanfaatkan gas bumi di Kepulauan Natuna. Keduanya membahas rencana kerja sama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas dari Natuna untuk dimanfaatkan di Kepri terutama Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Menurut Irwan, berdasarkan pemetaan sementara, permintaan gas di Batam antara lain untuk memenuhi kebutuhan 104 galangan kapal, di Karimun, sudah ada nota kesepahaman dengan penyedia pembangkit listrik swasta, dan di Bintan untuk industri pariwisata dan kelistrikan.
Sementara itu Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro menambahkan, pihaknya serius memanfaatkan gas Natuna untuk masyarakat setempat. "Saat ini, hanya PGN yang memiliki jaringan pipa gas dan berpengalaman dalam pengembangan pipa gas bumi untuk kepentingan domestik di wilayah Kepri," katanya.
Dia mengatakan, PGN mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui pengaliran gas ke dalam negeri. "Pengembangan infrastruktur ini akan kami lakukan agar gas dari Natuna dapat mengalir secara langsung ke Kepri," janji Djoko Saputro.
Sebelumnya, Ketua Komite Eksplorasi Nasional (KEN) Andang Bachtiar mengatakan, terdapat target eksplorasi berupa proyek-proyek dari berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah dibor dan ada indikasi migas tetapi tidak dites lebih lanjut yang jumlahnya mencapai 16,6 miliar barel minyak equivalent.
"Adanya tambahan 16,6 miliar potensi cadangan dari sumur-sumur yang sudah dibor, berupa struktur-struktur. Tapi tidak dites. Nah ini harus di follow up," kata Andang, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (19/10).
Dari total indikasi tersebut, Andang menyebutkan ada sekitar 120 struktur geologi yang memungkinkan adanya tambahan cadangan migas nasional. Namun, hingga kini belum di tes.
Untuk lokasinya, Andang tidak menjelaskan dengan rinci. Tapi dia menyebutkan ke-120 lokasi itu terdapat di Papua, Aceh dan Sumatera Utara. Seperti salah satu contohnya adalah Blok East Natuna yakni Natuna D Alpha. Proses produksi pun sudah dilakukan disana, tapi tidak semua hasil produksi dapat masuk ke dalam buku cadangan migas nasional.
"Sampai sekarang East Natuna tidak pernah produksi, itu banyak cadangan disana. Itu masalah nasional kita juga, bagaimana kita membuat cadangan-cadangan disitu yang sekarang yang statusnya belum cadangan nasional itu jadi cadangan nasional. Ya tentunya perlu ada Plan of Development (PoD) yang integrated," katanya.(rmol)
Laporan: RMOL
Editor: hasan hanafi
