PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Riau mendesak pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk menekan kampanye negatif produksi sawit tanah air. Kampanye negatif berdampak terhadap permintaan ekspor produksi CPO ke luar negeri.
“Kalau ekspor CPO terkendala tentu akan menekan harga tandan buah sawit (TBS). Kalau sudah begini kondisinya bukan hanya petani yang sangat merasakan dampaknya, namun juga turunan sawit,” ujar Ketua Puskud Riau Syafril Manaf didampingi Sekretaris Ardi Washady Am dan Bendahara Purwadi, Selasa (18/12).
Syafril mengungkapkan, sebagian anggota Puskud Riau merupakan petani kelapa sawit yang sangat merasakan dampak dari kampanye negatif tersebut. Daya beli masyarakat ikut menjadi turun sehingga roda perekonomian terganggu.
“Kampanye negatif terhadap sawit harus dilawan. Kalau tidak ada titik temunya isu negatif ini akan terus berulang. Berapa banyak masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari tanaman sawit. Bukan hanya petani tapi di sana ada buruh, tukang panen, tukang pupuk dan sebagainya yang ikut merasakan dampak ketidakstabilan harga sawit,” sebutnya.
Apalagi tambahnya, saat ini perkebunan kelapa sawit masyarakat mengalami masa trek. Ditambah lagi intensitas hujan yang turun ikut mempengaruhi produksi TBS. Terutama di lahan sawit warga yang digenangi air.
Selain menjawab isu negatif, pemerintah juga didorong untuk merealisasikan janji industrialisasi sawit. Bila semakin banyak turunan sawit tentu tidak harus bergantung kepada ekspor CPO sehingga harga TBS bisa tetap stabil. Seperti Negara Malaysia yang sudah memperbanyak industri hilir dari kelapa sawit.
“Kalau bergantung ekspor memang beginilah yang akan dialami petani. Sedikit gejolak global ditambah isu-isu negatif berpengaruh terhadap harga CPO. Harga CPO turun maka harga TBS juga turun,” ucapnya.
Terkait penanaman sawit pascareplanting, Syafril Manaf menyarankan sebaiknya petani menanam secara mandiri. Tidak tergantung bapak angkat.
“Pada kegiatan Aspekpir dengan tema sialisasi peremajaan pengembangan sawit tahap 2 saya menekankan petani jangan lagi menggunakan bapak angkat. Kapan mandirinya. Petani harus didorong mandiri. Manfaatkan dana yang sudah disiapkan pemerintah Rp25 juta per hektare untuk penanam kembali,” sebutnya.(kom)
