PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Puluhan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Rabu (19/12). Dengan membawa atribut dan spanduk, puluhan mahasiswa meminta agar pemerintah segera menstabilkan ekonomi.

   Korlap aksi Gopinda Aditya Putra menuturkan kondisi ekonomi di Bumi Lancang Kuning cukup mengkhawatirkan. Di mana harga-harga komoditas yang berkaitan dengan masyarakat masih terperosok, seperti harga crude palm oil (CPO), kelapa di Indragiri Hilir hingga karet.

“Pemerintah jangan tinggal diam melihat rakyat menjerit. DPRD harus segera mencarikan solusinya. Sampaikan ke pemerintah pusat untuk segera sigap dan bertindak,” ujarnya.

  Setelah 30 menit berorasi, mahasiswa menuntut agar bisa masuk ke gedung DPRD Riau untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPRD. Namun, keinginan mahasiswa tak bisa terealisasi, hingga sempat terjadi aksi saling dorong.

 Puncaknya, ketika salah seorang mahasiswa terlibat adu mulut dengan petugas di lapangan.

Kericuhan pun terjadi. Polisi yang jumlahnya lebih banyak berhasil mendorong mahasiswa. Kondisi tersebut berlangsung sekitar 15 menit. Bahkan ada seorang mahasiswa yang mengaku terluka akibat kericuhan tersebut.

  Sesaat kondisi di lokasi sempat mereda. Mahasiswa kembali menyampaikan orasi. Hingga salah seorang peserta aksi meminta kepolisian untukmu mendatangkan perwakilan DPRD Riau menemui mereka. Namun, tidak satupun anggota DPRD yang hadir. Hanya diwakilkan Kabag Umum DPRD Riau Khuzairi.

Kepada mahasiswa, Khuzairi menyampaikan permintaan maaf karena tidak satu pun anggota DPRD Riau yang berada di kantor. Mahasiswa kemudian dapat menerima alasan tersebut dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Khuzairi.

Jenderal Lapangan Aksi Haris Oky Adi Saputra dalam keterangan tertulisnya menuturkan masalah stabilitas ekonomi sudah sangat genting. Pihaknya meminta agar pemerintah untuk segera mengembalikan harga sawit ke harga normal, mulai Rp1.300 sampai Rp1.700.

“Pemerintah pusat harus segera mencari solusi. Bisa berupa pasar baru. Pusat harus melawan kampanye hitam untuk menciptakan kepercayaan lagi terhadap CPO sawit Indonesia,” ungkapnya.

Kepada DPRD, pihaknya meminta agar DPRD Riau bisa membuat kebijakan khusus kelapa di Inhil. Bahkan bila perlu dewan mencarikan investor untuk mendirikan industri kelapa di Inhil untuk memutus monopoli harga. Pihaknya juga menegaskan agar pemerintah bisa mengembalikan harga karet ke harga Rp14 ribu.

“Berantas mafia harga. Salah satunya adalah efisiensi perantara penjualan dan petani ke perusahaan lalu ke pasar ekspor,” tambahnya.(nda)