PEKANBARU (RP) - Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mematangkan persiapan untuk merebut pengelolaan Blok Siak.

Sebelum pertemuan untuk membicarakan langkah awal skema pengelolaan Blok Siak, Rabu (20/11), tim mendapat dukungan dari empat bupati yakni Bupati Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Ini menjadi modal untuk memperjuangkan Blok Siak agar dipegang daerah melalui skema konsorsium, saat bertemu Menteri ESDM yang diperkirakan sebelum 27 November mendatang. Kemarin, tim Pemprov dari Biro Ekonomi dan Biro Pembangunan Setdaprov Riau memasukkan surat dukungan yang ditandatangi empat bupati tersebut.

‘’Sebelumnya sudah diantar, namun ada yang belum diteken salah satu kabupaten. Sehingga yang diantarkan kali ini sudah lengkap sebagai bentuk keseriusan kita,’’ ujar Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Syahrial Abdi, kemarin.

Setelah menuntaskan permasalahan surat dukungan tersebut, hari ini, lanjutnya, pemprov bersama pimpinan salah satu BUMD yang dikedepankan dalam merebut Blok Siak, yakni PT Riau Petroleum akan melakukan pertemuan awal.

Sementara Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau Ir Burhanuddin jelang bertolak ke Jakarta kemarin mengungkapkan, pertemuan awal tersebut perlu dilakukan.

‘’Pertemuan lagi besok (hari ini, red) untuk membahas sebagai tim awal menghaluskan skema merebut Blok Siak. Perlu agar kita dapat menyusun skema yang tepat untuk persoalan dengan Pertamina bagaimana mekanismenya nanti,’’ ungkap Burhanuddin di kantornya kemarin.

Karena memang, lanjutnya, menguatnya pengelolaan Blok Siak lepas dari PT CPI karena ada sinyal dari Kementrian ESDM dan Dirjen Migas.

Skenarionya, lanjutnya, dengan memberikan kepada daerah dalam hal ini Riau Petroleum yang akan digandeng Pertamina Hulu untuk kemudian membentuk entitas baru sebagai perusahaan yang akan mengelola.

‘’Karena sebelum atau sesudah 27 November (berakhirnya kontrak Blok Siak, red) nanti Menteri ESDM akan memanggil kita. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan awal terlebih dahulu,’’ tuturnya.(egp)