Laporan JPNN, Jakarta
Gerakan Front Pembela Islam (FPI) telah masuk ke urusan hukum. Lebih tepatnya, ranah hukum yang berbau-bau politik. Staf Hukum Bidang Dakwah FPI, HM Hasbi Ibrohim terus terang menyampaikan kalimat yang menjurus memposisikan FPI berhadap-hadapan dengan Partai Demokrat.
Bahkan, secara khusus, langsung menyasar ke Anas Urbaningrum, Ketum DPP Demokrat yang namanya terseret perkara korupsi wisma atlit dengan terdakwa Nazaruddin. Dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2), Hasbi Ibrohim dua kali menyebut nama Anas, sekali menyebut nama Andi Mallarangeng dan sekali menyebut Demokrat. Penyebutan nama-nama itu dikaitkan dengan klaim Hasbi bahwa FPI juga peduli menyikat para koruptor.
‘’FPI konsen untuk pemberantasan korupsi, Partai Demokrat itu koruptor. Pemerintah, baik itu kepolisian, kejaksaan, sejumlah LSM, ikut larut. FPI pernah mengepung rumah Anas. Nanti mungkin kita seret Anas kalau KPK tak cepat menangkap,’’ cetus Hasbi dengan nada tinggi dan menggebu-gebu.
Dia menjelaskan, aksi-aksi yang dilakukan FPI selama ini lebih merupakan bentuk kejengkelan tatkala aparat hukum diam saja saat ada kemungkaran yang jelas-jelas ada. Tatkala FPI melihat ada sarang Narkoba, Miras, tempat pijat esek-esek, selalu memberitahukan dulu ke polisi agar cepat ditindak. Hanya, polisi tetap mendiamkan. Ini yang mendorong FPI beraksi.
‘’Kalau hukum ditegakkan, tak perlu ada FPI. Kalau korupsi tak ada, tak perlu ada KPK,’’ ujar Hasbi. ‘’Nanti semua koruptor kita kepung, kita libas. Kita kepung rumah Anas, rumah Andi Mallarangeng,’’ imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Hasbi juga menilai, media massa cenderung hanya memberitakan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan laskar FPI. Sementara, aksi-aksi simpatik seperti bakti sosial yang dilakukan para anggota FPI, tak pernah diberitakan. ‘’FPI ribuan yang datang saat tsunami (Aceh, red) tak diekspos. Bhakti sosial di Jogja, tak diekspos. Ini menyedihkan,’’ keluh Hasbi.
Contoh lain dia sebutkan. Saat sejumlah massa FPI melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Perwakilan Pemprov Kalteng di Jakarta, banyak sekali wartawan yang hadir meliput. Namun, tak ada yang muncul di pemberitaan. Ini lantaran aksi berlangsung secara damai, tak ada aksi kekerasan.(sam/jpnn/kom)
