PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau mencatat, ada 11 blok minyak dan gas (migas) di Riau. Namun, 11 blok migas ini belum digarap.
Salah satunya di Muara Fajar, Rumbai Pekanbaru. Selain itu, yang saat ini masih dalam tahapan eksplorasi terdapat di beberapa daerah di Riau, di antaranya blok migas di perbatasan Kuansing-Kampar, Kampar dan Pelalawan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Indra Agus Lukman mengatakan, kegiatan eksplorasi migas pada 11 blok di Riau, hingga saat ini belum ada indikasi potensi penggarapan untuk mengangkat minyak keluar permukaan.
Ada banyak faktor penyebab mengapa kegiatan eksploitasi migas belum bisa dilaksanakan pada sumur-sumur baru ini. Di antaranya belum ada keseimbangan antara modal investasi dengan kemungkinan hasil produksi migas tersebut.
“Lebih kurang ada 11 blok yang saat ini diekplorasi. Namun, memang belum ada indikasi potensi.
Jadi semuanya masih menghitung. Kan ada hitungan bisnis karena harga minyak dianggap belum cocok, makanya kegiatan eksploitasi belum dilakukan,” katanya, Jumat (18/1) siang.
Dijelaskan Indra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan penerimaan sebesar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun dari participating interest (PI) atau minat berpartisipasi 10 persen atas pengelolaan ladang minyak di delapan blok yang ada di Riau.
Dari 10 persen tersebut, Pemprov Riau hanya mampu menerima hasil bersih sekitar 4,5 persen dari PI 10 persen karena harus terbebani ongkos produksi.
“Untuk PI, kita punya data perkiraan asumsi penerimaan kita perhitungkan dari 10 persen itu ada ongkos produksi (OP) untuk modal. Kalau hanya 4,5 persen bersih yang kita dapat, tahun 2022 perkiraan kita penerimaan itu bisa sampai Rp800 miliar sampai Rp1 triliun,” ujarnya.
Angka tersebut bisa terealisasi dengan catatan, produksi minyak yang dihasilkan sebanyak 200.000 barel per hari, dengan kurs dolar Amerika terhadap rupiah di angka Rp13.500 dan harga minyak mentah (crude oil) per barel sebesar 55 dolar Amerika.
“Itu berdasarkan perhitungan standar, dan 4,5 persen itu hitungan terendah, nantinya ini akan membantu kita ke depan. Dari 4,5 persen PI itu nanti kita bagi, 50 persen untuk Pemprov Riau dan 50 persennya lagi untuk kabupaten/kota penghasil,” katanya.(mng)
(Laporan SARIDAL MAIJAR, Pekanbaru).
