JAKARTA (RP) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyatakan pluralisme harusnya juga menyentuh bidang ekonomi. Menurutnya, ketidakadilan pluralisme ekonomi membuat distribusi APBN tak merata ke seluruh Indonesia.
“Masalah pluralisme ideologi nanti akan bergeser menjadi pluralisme ekonomi, dan ini akan menjadi bom waktu bagi Indonesia,” kata Ali dalam diskusi “Mencari Pemimpin Pluralis dan Antikorupsi” di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa, (17/12).
Ali lantas mencontohkan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati orang tinggal di Pulau Jawa. “Dari 217 triliun rupiah dana BBM bersubsidi, sekitar 72 persen, penikmatnya warga negara yang tinggal di Jawa,” ujar Ketua umum Ikatan Sarjana NU (ISNU) itu.
Begitu juga dana transfer daerah yang mencapai Rp 590 triliun. Menurut Ali, dana transfer daerah lebih banyak mengalir ke Jawa ketimbang luar Jawa. “Hal yang sama terjadi pada subsidi BBM untuk kalangan petani dan nelayan, dari 50 juta kilo liter, mereka hanya mendapat jatah 2 juta kilo liter,” terangnya.
Ali menegaskan bahwa ketimpangan pluralisme ekonomi terlihat juga dari penguasaan ekonomi Indonesia yang hanya dipegang oleh 180 orang kaya. “Data Forbes menyebut 180 orang kaya ini, asetnya sekitar Rp 1300 tiliun, yang hampir menyamai APBN,” tegasnya.
Menurut peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini, siapapun yang akan menjadi presiden mendatang harus mampu membaca pluralisme. “Indonesia ini bukan hanya Jawa,” imbuhnya. (fas/jpnn)
