JAKARTA - Rencana Indonesia bergabung dengan kemitraan trans pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) tak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Hal ini membuat produk Vietnam dan Malaysia berpeluang lebih dulu menguasai pasar Amerika Serikat (AS) sebelum Indonesia bergabung.
"Masih sangat lama, tak perlu berpolemik. Perkiraan saya paling cepat 2022. Itu pun kalau disetujui anggota-anggota TPP yang lain," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta Rabu (17/2/2016).
Saat ini Kemenperin dan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan masih mempelajari 6.000 lembar dokumen kesepakatan TPP yang berisi poin-poin perjanjian. "Sampai sekarang kami masih mengkaji sejumlah aspek. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa kita terima," katanya.
Salah satu yang menjadi keberatan Indonesia ialah tak diakuinya kebijakan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Padahal, kebijakan itu sudah ditetapkan pemerintah dalam rangka mengurangi pemakaian produk impor. "Yang tak menguntungkan tentu kami cari solusinya," ujarnya.
Indonesia, kata Achmad, baru mengajukan permohonan bergabung dengan TPP jika 12 negara anggotanya sudah meratifikasi. Hal ini, katanya tak mudah karena setiap negara juga membahasnya secara mendalam. "Kami perkirakan itu perluh dua tahun. Inipun saya yakin ada yang belum selesai," tambahnya.
Kondisi itu bisa tak menguntungkan Indonesia karena produk Vietnam dan Malaysia lebih dulu bergabung menjadi lebih kompetitif jika dibandingkan produk Indonesia. "Dalam masa jeda sebelum 2022, pasar AS bisa dikuasai Vietnam dan Malaysia karena bebas bea masuk," katanya.
Achmad mengatakan, Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait kesiapan Indonesia bergabung di TPP. "Semua kemungkinan dapat terjadi sebab prosesnya masih lama. Bisa saja 12 negara itu tak setuju kami gabung," jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menjelaskan, pemerintah tak perlu mengikuti langkah negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia yang telah duluan bergabung dalam TPP. "Kami harus punya pertimbangan mendalam, untung ruginya harus dihitung," tegasnya.
Kendati diakui ada keuntungan jika Indonesia masuk TPP. Salah satunya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang-barang tertentu. "Sebelum masuk TPP, masih banyak sektor di Indonesia yang perlu dibenahi. Percuma juga kan kalau pasar terbuka tapi produk kami tidak kompetitif," ujarnya.
Laporan : wir/c15/oki/pda/jpnn
Editor : Aznil Fajri
