JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Persiapan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-World Bank yang akan berlangsung pada 8–14 Oktober 2018 di Bali sudah hampir final. Beberapa substansi prioritas yang bakal menjadi agenda pembahasan pun mulai dikerucutkan. Misalnya, tantangan ekonomi digital, penerapan pajak yang akan membantu penerimaan negara, serta perkembangan teknologi untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Parjiono menyatakan, isu urbanisasi juga menjadi salah satu agenda prioritas yang dibahas. ’’Itu urgen,’’ katanya dalam diskusi di Jakarta akhir pekan lalu.
Saat ini World Bank melakukan studi terkait dengan urbanisasi yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Urbanisasi yang memantik gelombang penduduk dari desa menuju kota menjadikan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan kian menantang.
Menurut Parjiono, salah satu kajian awalnya adalah pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memecahkan persoalan urbanisasi. ’’Selain infrastruktur, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting,’’ ujarnya.
Parjiono menuturkan, selain mendorong terciptanya SDM berkualitas, pemerintah Indonesia menyikapi dengan pembukaan akses pada pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Meski begitu, lanjut dia, saat ini ada beberapa faktor yang harus diwaspadai negara seperti Indonesia dan Malaysia soal besarnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian maupun petani langsung.
Di sisi lain, beberapa negara Eropa mulai menghentikan konsumsi minyak sawit karena terpengaruh isu lingkungan. Akibatnya, permintaan dan harga sawit di pasar dunia berpotensi turun. Negara-negara lain juga memiliki tantangan perekonomian. Karena itu, Indonesia nanti memberikan gambaran maupun strategi untuk me-manage potensi volatilitas ekonomi. ’’Buktinya, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi,’’ jelasnya.
Di samping itu, forum yang dihadiri 189 negara tersebut membahas ekonomi syariah. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Muhammad Anwar Bashori menyebutkan bahwa isu keuangan syariah yang berdampak pada aspek sosial seperti zakat, infak, dan sedekah akan menjadi salah satu pembahasan. ’’Di Bali nanti, kita mainstreaming Islamic social finance. Kita juga bakal menjadi inisiator mengenai aturan wakaf yang bisa digunakan secara global,’’ papar Anwar.
Karena itu, penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut menyertakan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pertemuan itu, BI juga membahas bentuk produk wakaf yang bisa dihubungkan dengan instrumen keuangan syariah seperti sukuk. ’’Pada 14 Oktober, BI, IDB (Islamic Development Bank), World Bank, dan PBB akan melakukan high-level discussion dan launching waqf core principle,’’ jelasnya.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika R. Niken Widiastuti mengungkapkan, pertemuan tahunan IMF-World Bank nanti dihadiri 1.500–2.000 jurnalis dari dalam dan luar negeri. Selain itu, ada banyak sekali pelaku usaha maupun investor yang hadir. ’’Agenda ini menjadi peluang Indonesia membangun jaringan investor kelas dunia,’’ tuturnya.(nis/ken/c14/oki/jpg)
