TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Seluruh operator pelayaran di Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) Tanjungpinang baik di terminal domestik maupun internasional mengancam mogok berlayar pada 21 Maret mendatang. Rencana mogok disebabkan biaya operasional untuk tambat kapal membengkak karena PT Pelindo I Kota Tanjungpinang menaikkan sepihak jasa pelabuhan itu antara 100 hingga 200 persen.
LAPORAN: Abas-Indra, Tanjungpinang
Humas INSA (Indonesia National Shipowners Association) Kota Tanjungpinang Askari Ali Makkasau menjelaskan, PT Pelindo I Tanjungpinang sebagai pengelola Pelabuhan SBP Tanjungpinang secara sepihak menaikkan tarif tambat.
Dijelaskannya, untuk terminal domestik, tarif tambat yang sebelumnya Rp 55 ribu jadi Rp 150 ribu atau naik 200 persen. Sedangkan di terminal internasional naik jadi 28,00 dolar Amerika dari 14,00 dolar Amerika atau naik sekitar 100 persen.
”Seluruh operator feri tak mampu lagi membayar tarif tambat, kalau naik,” kata Askari Ali Makkasau, kemarin.
Dibandingkan tarif tambak kapal di Balai Karimun, di Tanjungpinang, tarifnya termahal. Padahal kedua pelabuhan itu, dikelola oleh Pelindo. Karimun saat ini, untuk domestik sekitar Rp 30 ribu dan internasional sekitar 14 dolar Amerika. ”Bisa saja kita terima kenaikkan tarif tambat, tapi operator juga akan menaikkan tarif tiket penumpang. Timbul pertanyaan, apakah konsumen mau tarif tiket naik?” tegasnya.
Ditegaskan dia, operator tak mungkin membebankan tarif tambat ke konsumen dengan menaikkan tarif. Karena, kenaikan tarif tiket kapal berpedoman pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
”Kita pernah dipanggil oleh Pelindo, tapi saat itu tidak dibahas rencana kenaikkan tarif tambat. Rupanya dari absensi kehadiran anggota INSA, dijadikan modus, kira-kiranya para anggota INSA setuju naik,” tegasnya.
”Saya melihat Pelindo seperti menembak di atas kuda ketika menaikkan tarif tambat,” tegasnya.
Sebagai pengurus kapal feri Oceana Baruna, ditegaskannya kalau tarif tambat kapal naik menjadi Rp 150 ribu per trip, maka Oceana tak mampu untuk membayarnya. Per hari, kapal feri Oceanna sandar sebanyak 22 trip. Jika dikalikan Rp 150 ribu, maka menjadi Rp 3.300.000. Lalu kalau dikalikan lagi selama 30 hari atau sebulan, maka total yang harus dibayar pihak Oceana ke Pelindo sekitar Rp 99 juta/bulan.
”Setahun kira-kira Rp 3 miliar yang harus kami bayar. Sedangkan pendapatan kami ngak cukup untuk membayar itu. Belum lagi, kami harus membayar gaji karyawan, membeli oli mesin, sparepart dan biaya lainnya kecuali BBM,” tegasnya. Mestinya sebelum dinaikkan, pihak Pelindo menyosialisasikan tarif tambat kapal ke konsumen. Atau, lanjutnya, pihak Pelindo melakukan kajian atas kondisi ekonomi saat ini.
”Kita paham Pelindo sebagai BUMN, tentu memiliki target pemasukan untuk kantor. Apalagi sudah merenovasi kantor, tentu mereka (Pelindo, red) berharap uang yang sudah dipakai renovasi akan kembali, tapi bukan begitu caranya,” tegasnya.
Jika pihak Pelindo tetap memberlakukan tarif Rp 150 ribu per trip, maka ia menegaskan, pihaknya tidak jadi mogok massa. Jalan satu-satunya, kata dia, terpaksa Pelantar I Tanjungpinang akan dijadikan sebagai terminal kedatangan untuk semua operator. ”Solusi kita kalau tidak mogok massa ya kita pakai Pelantar I sebagai pelabuhan,” tegasnya.
Para operator ada keinginan, untuk memanfaatkan pelabuhan di Dompak, tapi masih dipertimbangkan. Selain pelabuhan belum selesai dibangun, juga belum diserahkan ke pemerintah daerah.
Pertimbangan lainnya, katanya, khawatir penumpang akan jauh yang ke Tanjungpinang. Sebab, Jembatan I Dompak Tanjungpinang belum selesai dibangun.
”Kita harapkan surat kenaikan yang sudah dilayangkan ke seluruh operator pelayanan dari Pelindo sebaiknya ditunda. Mari duduk bersama, bisa saja kita dukung kenaikkan, tapi tak mungkin naiknya 200 persen domestik dan 100 persen internasional,” tukasnya.(rpg/zar)
