JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Subsidi energi pada tahun depan bakal meningkat. Peningkatan itu disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah soal Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
DPR menyetujui kenaikan subsidi listrik sebesar Rp 53,96 triliun hingga Rp58,89 triliun. Pada APBN 2018, subsidi listrik Rp52,66 triliun. Volume subsidi elpiji tiga kilogram juga naik menjadi 6,825 juta KL sampai 6,978 juta KL. Sedangkan, BBM jenis solar subsidinya naik Rp1.500-Rp2.000 per liter.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemberian subsidi sebenarnya tidak mengurangi ketimpangan antara si kaya dan miskin. Hal itu lantaran subsidi energi yang diberikan adalah harganya.
“Saya kasih contoh simpel saja, misalnya subsidi elpiji 3 Kg. Katakan si A orang kaya dan si B bukan orang kaya. Kalau kemudian si A ini boleh beli yang 3 kg berarti dia dapat subsidi kan. Si B juga beli elpiji yang sama harganya sama,” ujarnya saat berbincang dengan JPG belum lama ini.
“Tapi kita harus ingat, si A ini orang kaya. Sehingga orang kaya beli barang murah setelah di subsidi membuat si A katakan kekayaan 1.000, si B cuman 100. Hampir 10 kali lipat bedanya. Beli elpiji yang sama katakan harganya 5, jadi setelah membeli si A itu kekayaan jadi 995, si B 95. Jadi akhirnya apa? kita memelihara ketimpangan, bahkan bisa lebih besar kalau itu bicara dengan yang lebih miskin lagi,” tambahnya.
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, yang salah dari pemberian subsidi adalah sistemnya. Dia menilai, cara tersebut membuat pemberian subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Alhasil, masyarakat mampu bisa membeli elpiji bersubsidi tersebut. (hap/jpg)
