PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Situasi yang dihadapi petani kelapa sawit terkait anjloknya harga tandan buah segar sawit (TBS), dibahas dalam rapat koordinsi antara Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di kantornya, Jakarta.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Provinsi Riau Ir Gulat ME Manurung MP, didampingi Sekretaris Rino Afrino ST MM, ikut serta dalam pertemuan tersebut dan menjelaskan persoalan yang terjadi di tengah petani sawit khususnya yang ada di Riau.
Gulat mengungkapkan, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Luhut itu menyoal adanya tawaran pembiayaan program peremajaan sawit (replanting) dan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) Apkasindo dari Bank Pembangunan Cina atau Cina Development Bank (CDB) dan United Nations Development Programme (UNDP).
Tawaran yang diperuntukkan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia ini merupakan hasil pertemuan lanjutan dari bulan lalu. Tawaran dari dua organisasi keuangan internasional tersebut menandakan bahwa peran petani sawit di Indonesia yang 43 persen dikelola petani adalah sangat strategis, dan itu tak terbantahkan.
Dalam pertemuan tersebut, pada prinsip jangka panjang yang tercetus pada pertemuan tersebut adalah petani sawit harus berubah menjadi petani crude palm oil (CPO).
“Jadi dalam rangka ini Menko Luhut sebelumnya menawarkan kerja sama dengan CDB, sekarang datang lagi tawarkan dari UNDP untuk bantuan terhadap petani dalam bentuk business to business (b to b), jadi tidak menambah utang negara,” terang Gulat Manurung, seusai pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/7).
Dari dua tawaran tersebut, lanjut Gulat, sebagaimana diungkapkan Menko Luhut yang dimungkinkan untuk diambil segera adalah dari UNDP yang jumlahnya 1 miliar dolar AS. “Jadi pilihan itu ada dua, kayaknya kata Menko ini yang paling cepat itu adalah UNDP ditawarkan langsung dalam tiga hari ke depan akan disiapkan polanya, harus gerak cepat,” ujarnya.
Gulat mengatakan, tawaran pembiayaan itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun PKS, replanting dan saprodi. Namun fokus utama Apkasindo adalah PKS. Sebab, petani tidak akan sejahtera kalau tidak memiliki pabrik.
“Sudah lelah ditokohin terus, kalau Apkasindo sudah punya PKS kan bisa menjadi pembanding bagi PKS lainnya, jadi ketahuan siapa yang nokohin petani. Karena saat ini pabrik hanya dimiliki oleh swasta. Harga tetap dikontrol sama mereka,” tutur Gulat.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum Apkasindo, H Anizar Simajuntak, yang juga hadir pada pertemuan tersebut. Menurut Anizar, sebagai tindaklanjut, pada awal minggu depan bulan ini, Apkasindo akan melakukan kegiatan FGD Perhitungan Penentuan Harga TBS dan faktor-faktornya sampai ke CPO. Kegiatan ini langsung dibiayai oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
“Jadi petani harus pintar, paradigma petani sawit harus berubah ke petani profesional CPO, inilah sebenarnya konsep Peremajaan Sawit Rakyat Nasional (PSR) yang sudah digulirkan oleh Presiden Jokowi di tiga provinsi,” ungkap Anizar.
Gulat ME Manurung sendiri mengapresiasi respon yang sangat baik dari Menko Luhut terhadap persoalan petani sawit. Ketika Apkasindo memaparkan potensi dan permasalahan petani sawit, Menko Luhut, disebut Gulat, langsung memahami bahwa PKS adalah titik lemah petani. Sehingga solusi satu-satunya adalah membangun PKS.(das)
