JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah berencana menaikkan harga rumah subsidi. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan sosialisasi. Para pengembang menyambut baik wacana tersebut.
Managing Director SPS Group dan Arrayan Group Asmat Amin menyatakan, selama dua tahun terakhir tidak ada kenaikan harga rumah subsidi. Dia berharap ada penyesuaian harga rumah tahun ini. Sebab, biaya bahan bangunan terus meningkat. ”Seperti harga besi naik 30 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen,” katanya dalam webinar Prolab School of Property, Sabtu (15/1).
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menuturkan, rencana kenaikan harga rumah subsidi rata-rata Rp12 juta. Jumlah tersebut berdasar materi yang disampaikan Kementerian PUPR saat sosialisasi. ”Tapi, ini belum ketok palu,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan. Salah satunya melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan begitu, jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak meningkat dari 56,5 persen menjadi 70 persen tahun ini. Jika hal itu dilakukan, target intervensi langsung pemerintah menjadi 5 juta unit ketersediaan rumah layak huni. ”Dari subsidi perumahan FLPP 900 ribu unit dan BP Tapera 500 ribu unit,” terang Iwan.
Sepanjang 2021, penyaluran dana FLPP mencapai Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah. Realisasi tersebut lebih besar dari target. Yakni 117,94 persen dari target Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, sektor properti mulai bergerak akhir tahun lalu. Namun, pertumbuhan tahun ini belum bisa diharapkan kembali seperti situasi sebelum pandemi Covid-19.
Country Manager Rumah.com Marine Novita menyatakan, konsumen memilih untuk membeli rumah yang terkoneksi dengan akses transportasi publik. Juga fasilitas umum yang memadai. Misalnya, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. ”Minat konsumen bersifat value for money. Mereka bersedia membeli rumah murah dan sedikit jauh dari Jakarta asalkan ada fasilitas umum yang lengkap dan transportasi umum,” jelasnya. (han/c19/oni/jpg)
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pembiayaan perumahan dapat tumbuh lebih tinggi. Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan, pertumbuhan kredit cenderung stabil dengan ditopang penyaluran KPR subsidi dan nonsubsidi. Hingga Oktober 2021, bank pelat merah itu telah menyalurkan kredit Rp271,80 triliun (naik 6,06 persen YoY).
”Permintaan perumahan akan tumbuh seiring dengan peningkatan keperluan akan hunian kecil, area urban, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan rumah bagi warga negara asing (WNA),” terang Hirwandi.
Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar optimistis penyaluran kredit perumahan tumbuh 10 persen tahun ini. Menurut dia, sektor perumahan masih memiliki ruang tumbuh. Sebab, backlog atau jaminan simpanan perumahan di Indonesia cukup tinggi.(han/c19/oni/jpg)
