TOKYO (RIAUPOS.CO) - Toshiba Corp Jepang bakal memecah perusahaan menjadi tiga. Hal itu diumumkan manajemen pada Jumat (12/11/2021).
Mengutip Reuters, Sabtu (13/11), pemecahan dilakukan dengan melakukan pemisahan (spin off) terhadap dua bisnis inti, yaitu bisnis energi dan infrastruktur, dan bisnis perangkat dan penyimpanan.
Setelah melepas kedua perusahaan tersebut, Toshiba tetap akan memiliki 40,6 persen saham pada produsen chip memori Kioxia serta aset lainnya.
Rencana tersebut diambil usai skandal tata kelola yang melanda perusahaan. Sumber Reuters menyebut kebijakan itu untuk mendorong sebagian pemegang saham keluar.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat, manajemen Toshiba meyakini pemisahan perusahaan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan nilai pemegang saham,.
"Keputusan tersebut memungkinkan setiap bisnis untuk secara signifikan meningkatkan fokusnya dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih gesit dan struktur biaya yang lebih ramping," jelas pernyataan tersebut.
Perusahaan menargetkan reorganisasi perusahaan selesai pada paruh kedua 2023.
Perusahaan yang berdiri sejak 1875 itu terus dilanda krisis sejak skandal akuntansi pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, Toshiba mendapatkan suntikan U$5,4 miliar dari lebih dari 30 investor luar negeri untuk menghindari delisting di antaranya Elliot Management Third Point dan Farallon.
Namun, setelah itu muncul ketegangan antara manajemen dan investor yang berlangsung selama bertahun-tahun. Puncaknya, pada Juni lalu, hasil investasi pemegang saham menyimpulkan Toshiba melakukan kolusi dengan Kementerian Perdagangan Jepang untuk menghalangi investor dalam memberikan pengaruh pada rapat pemegang saham tahun lalu.
Laporan itu juga menyatakan Toshiba terlalu bergantung pada Kementerian Perdagangan. Selain itu, masalah juga disebabkan oleh "kehati-hatian yang berlebihan terhadap dana investasi asing" dan "kurangnya kemauan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan mereka."
Sebelumnya, Toshiba merilis laporan yang menyatakan para eksekutifnya termasuk CEO telah bertindak secara tidak etis namun tidak ilegal.
Sumber: Reuters/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
