PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menindaklanjuti sinergi antar lembaga yang telah dimulai beberapa waktu lalu, PT PLN (Persero), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi progres sertifikasi aset tanah di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero).
Di Provinsi Riau, acara diselenggarakan secara virtual pada awal pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto, Kasatgas Dirkor dan Supervisi Wilayah I KPK Arief Nurcahyo, Kakanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir, Kakantah BPN Kota dan Kabupaten se-Provinsi Riau, serta General Manager PLN se-Provinsi Riau.
Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengutarakan, di Provinsi Riau target sertipikasi tahun 2021 sebanyak 1.434 persil. "Saat ini sertipikat yang telah terbit sebanyak 429 sertifikat, serta yang masih perlu diselesaikan sebanyak 1.005 persil," katanya, Senin (13/9).
Wiluyo juga mengungkapkan pentingnya dukungan kanwil dan seluruh kantah agar persil yang masih perlu penyelesaian tadi segera disertipikasi. Sertipikasi tanah bagi ketiga lembaga ini bukan sekadar target. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengamanan aset milik negara.
"Kami berharap koordinasi yang telah berjalan baik antara PLN dengan Kakanwil BPN beserta kakantah dan seluruh jajarannya di Provinsi Riau, serta dengan supervisi dari KPK, akan terus berlanjut hingga seluruh aset negara berhasil disertipikatkan," ujar Wiluyo.
Pada kesempatan yang sama, Kasatgas Dirkor dan Supervisi Wilayah I KPK Arief Nurcahyo, mengapresiasi kerjasama PLN dengan BPN yang telah berusaha keras dalam melaksanakan tata kelola aset pemerintah. "Harapannya ke depan koordinasi tetap berjalan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, tetap terus semangat menuntaskan program sertipikasi ini, sehingga target sertipikasi 100 persen aset pemerintah pada tahun 2023 bisa tercapai," ucapnya.
Sementara itu, General Manager PLN UIP3B Sumatera Dispriansyah, mewakili jajaran manajemen PLN di Provinsi Riau memaparkan, kondisi aset PLN di Provinsi Riau dimana sebanyak 3.468 persil aset PLN di Provinsi Riau belum memiliki sertifikat. "Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan sertipikasi di Provinsi Riau," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kantah di Provinsi Riau yang sudah bekerja keras membantu proses sertipikasi aset PLN. "Dengan adanya sinergi antara PLN, KPK, dan BPN, harapannya seluruh aset PLN segera memiliki sertipikat sebagai upaya dalam melindungi aset negara," ujarnya.(anf)
